Kejagung Tetapkan 6 Mantan Petinggi PT Antam Tersangka Korupsi 109 Ton Emas

- Jurnalis

Jumat, 31 Mei 2024 - 14:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan enam orang mantan petinggi UBPP LM PT Antam Tbk sebagai tersangka kasus dugaan korupsi komoditi emas. (Merdeka.com)

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan enam orang mantan petinggi UBPP LM PT Antam Tbk sebagai tersangka kasus dugaan korupsi komoditi emas. (Merdeka.com)

Infobandungnews.com – Selama periode 2010-2022, enam mantan GM UBPP LM PT Antam Tbk ini telah mencetak emas Antam ilegal dengan total mencapai 109 ton.

Jakarta – dilansir dari liputan6.com Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan enam mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Aneka Tambang (Antam) Tbk periode 2010-2021 sebagai tersangka dugaan korupsi komoditi emas.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010-2022 ini menjadi pengungkapan skandal rasuah baru yang ditangani Kejagung.

“Ini kasus yang berbeda, ini terkait dengan kasus tata niaga komoditi emas,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi saat jumpa pers, Rabu (29/5/2024).

Perbedaan kasus yang dimaksud yakni dengan perkara atas tersangka Budi Said, pengusaha properti yang dijuluki Crazy Rich Surabaya dalam dugaan korupsi penjualan emas logam mulia PT Antam.

“Dari penanganan perkara ini kita temukan ternyata ada aktivitas manufacturing yang disalahgunakan oleh oknum-oknum PT Antam oleh para general manager. Ini kasus baru, terpisah dengan kasus Budi Said,” kata Kuntadi.

Keenam tersangka adalah mantan General Manager (GM) UBPP LM PT Antam Tbk, yakni inisial TK (GM periode 2010-201), HN (GM periode 2011-2013); DM (GM periode 2013-2017); AH (GM periode 2017-2019), MAA (GM periode 2019-2021), dan ID (GM periode 2021-2022).

“Mereka adalah para General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBPP LM PT ANTAM pada periode kurun waktu 2010 sampai dengan 2021,” tuturnya.

Adapun, kasus korupsi ini bermula saat tersangka selaku General Manager UBPP LM PT Antam telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur.

“Yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia. Namun yang bersangkutan secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah merekatkan logam mulia milik swasta dengan merek Logam Mulia Antam,” ucapnya.

“Padahal para tersangka ini mengetahui bahwa perekatan merek LM Antam ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan,

melainkan harus didahului dengan kontrak kerja dan ada perhitungan biaya yang harus dibayar. Karena merek ini merupakan hak eksklusif dari PT Antam,” sambung dia.

Akibat perbuatan para tersangka dalam periode yang tertera dalam kasus tersebut, turut tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton.

Emas murni merek Antam hasil perkatan itu telah diedarkan ke pasaran secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam yang resmi.

“Sehingga logam mulia yang bermerek secara ilegal ini telah menggerus pasar dari logam mulia milik PT Antam, sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi,” ujarnya.

Atas kasus ini tersangka HN, MA dan ID pun dilakukan penahanan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung. Sedangkan untuk Saudari TK di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Lalu untuk dua tersangka yang lain tidak dilakukan penahanan, karena pada saat ini DM sedang menjalani penjara untuk perkara lain dan Saudara AH sedang dilakukan penahanan dalam perkara lain.

Sementara dalam kasus ini para tersangka telah dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (YG-IBN001)***

Sumber Merdeka.com

Reporter Bachtiarudin Alam

Merdeka.com

Berita Terkait

Serahkan Sertifikat Tanah untuk Warga Kabupaten Lebak, Menko AHY: Kepemilikan Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum
Kembali Lantik Pejabat Baru, Menko AHY Tegaskan Pentingnya Integritas dan Kolaborasi Dalam Hadapi Tantangan Pembangunan Infrastruktur
Pertamax Naik! Ini Daftar Harga BBM Pertamina Mulai 1 Januari 2025
KPK Resmi Umumkan Hasto Tersangka Kasus Harun Masiku
Novel Baswedan: Hasto Kristiyanto Sudah Diusulkan Jadi Tersangka Sejak 2020, Pimpinan KPK Tidak Mau
Cek Kesiapan Jasa Marga Tollroad Command Center, Menko AHY Apresiasi Potongan Tarif Tol di Ruas Tertentu
Tiga menteri resmikan rusun Rancaekek-Solokanjeruk untuk tangani PPKS
Hore! Mulai 1 Januari 2025, Beli Token Listrik Dapat Diskon 50%

Berita Terkait

Minggu, 12 Januari 2025 - 15:11 WIB

Serahkan Sertifikat Tanah untuk Warga Kabupaten Lebak, Menko AHY: Kepemilikan Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum

Jumat, 3 Januari 2025 - 19:10 WIB

Kembali Lantik Pejabat Baru, Menko AHY Tegaskan Pentingnya Integritas dan Kolaborasi Dalam Hadapi Tantangan Pembangunan Infrastruktur

Rabu, 1 Januari 2025 - 19:44 WIB

Pertamax Naik! Ini Daftar Harga BBM Pertamina Mulai 1 Januari 2025

Rabu, 25 Desember 2024 - 00:21 WIB

KPK Resmi Umumkan Hasto Tersangka Kasus Harun Masiku

Rabu, 25 Desember 2024 - 00:13 WIB

Novel Baswedan: Hasto Kristiyanto Sudah Diusulkan Jadi Tersangka Sejak 2020, Pimpinan KPK Tidak Mau

Berita Terbaru

Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono

Kabar TNI-Polri

Kombes Aldi Subartono Resmi Jabat Kapolresta Bandung Gantikan Kusworo

Rabu, 15 Jan 2025 - 17:54 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengunci kantor Perwakilan Ombudsman Jabar. Bandung, Kamis (9/1/2025).

Uncategorized

Dede Yusuf Ingin Perkuat DPRD Lewat Data Ombudsman

Minggu, 12 Jan 2025 - 15:28 WIB