Infobandungnews – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan langkah penataan kembali pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah meningkatnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang melampaui target awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengungkapkan bahwa program MBG semula menargetkan pembangunan sebanyak 21.000 titik SPPG. Namun, hingga saat ini jumlah dapur MBG yang telah terbentuk mencapai 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik dibandingkan sasaran yang ditetapkan sebelumnya.
“Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.
Permasalahan muncul ketika jumlah dapur MBG yang melampaui target tersebut berdampak pada membengkaknya kebutuhan anggaran program. Sebagai gambaran, dengan pemberian insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi setiap dapur MBG, pemerintah diperkirakan harus menanggung tambahan pengeluaran yang mencapai sekitar Rp1 triliun setiap bulan.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Zulhas mengatakan masalah pembengkakan jumlah titik SPPG ini juga terjadi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik, kini membengkak jadi 8.617 titik.
“3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN,” ujar Zulhas.
Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait berencana melakukan penyesuaian kembali terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pengelolaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Penataan ulang program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan mendatang.
” Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali,” pungkasnya.
Evaluasi Dapur MBG yang Membengkak, Opsi Penutupan SPPG Berlebih Dibuka
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan persoalan membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan ditangani melalui proses penataan kembali. Menurutnya, jumlah dapur MBG yang terlalu banyak menyebabkan pelaksanaan program menjadi kurang efisien, terutama terkait pemberian insentif sebesar Rp6 juta bagi setiap SPPG.
Prasetyo mengungkapkan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi jumlah SPPG yang dinilai berlebihan. Meski demikian, opsi tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sehingga belum dapat dipastikan apakah akan diterapkan atau tidak.
“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih), tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa,” ujar Prasetyo.
Meski begitu, opsi penutupan SPPG yang berlebih ini kemungkinan akan dihindari atau sebisa mungkin ditekan. Hal ini dimaksudkan agar selama periode penataan ulang pemberian MBG untuk para penerima manfaat ini tidak terhenti.
“Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,”tegasnya.***
