Infobandungnews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan tidak menjadi satu-satunya investor dalam pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, meskipun proyek BRT Bandung Raya memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengharuskan pemerintah membagi prioritas pembangunan secara lebih proporsional.
Menurut Dedi, anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memberikan manfaat bagi seluruh daerah, bukan hanya terfokus di Kota Bandung. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah lain juga harus tetap menjadi perhatian agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan.
“Anggaran Jawa Barat bukan hanya untuk Kota Bandung, tetapi juga untuk seluruh kabupaten dan kota. Jangan sampai pembangunan hanya terkonsentrasi di satu wilayah sementara daerah lain tertinggal,” ujar Dedi Mulyadi usai peresmian pembangunan infrastruktur BRT Bandung Raya di Terminal Leuwipanjang, Bandung, Rabu (22/7/2026).
Dengan tidak menjadi investor tunggal, Pemprov Jabar membuka peluang kolaborasi pendanaan bersama pemerintah pusat, swasta, maupun mitra investasi lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan proyek BRT sekaligus mengurangi beban keuangan daerah.
Selain memastikan proyek tetap berjalan, langkah ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap mengalokasikan anggaran pembangunan ke daerah-daerah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar.
Di sisi lain, Dedi menegaskan bahwa pengembangan transportasi massal tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Setelah Bandung Raya, Pemprov Jabar juga menaruh perhatian terhadap pengembangan sistem transportasi terintegrasi di kawasan Bogor Raya dan Bekasi Raya, yang dinilai memiliki tingkat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi.
Menurutnya, kemacetan di kawasan aglomerasi tersebut membutuhkan solusi jangka panjang melalui penyediaan transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.
