Infobandungnews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat pemanfaatan teknologi digital melalui pengembangan aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA JABAR). Platform ini dirancang untuk menyatukan berbagai data sektoral, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, sosial hingga kependudukan.
Ketersediaan data yang terintegrasi diharapkan membuat pemerintah dapat menyusun kebijakan dan menjalankan program berdasarkan kondisi nyata di masyarakat. Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak lagi hanya mengandalkan asumsi atau perkiraan.
SADA JABAR yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat juga menggabungkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan berbagai data pembangunan daerah. Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan informasi yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menilai digitalisasi pemerintahan menjadi kebutuhan penting karena pemerintah harus memahami persoalan masyarakat secara konkret sebelum menentukan langkah penyelesaiannya.
Menurut Herman, data pemerintah harus mampu memberikan informasi secara mendalam, bukan hanya dalam bentuk statistik umum. Informasi tersebut bahkan perlu dapat ditelusuri hingga individu dan alamat tempat tinggal.
“Untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pengangguran, untuk kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” ucap Herman dalam sambutannya saat menghadiri Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).
Dengan informasi yang lebih rinci, pemerintah dapat memetakan persoalan berdasarkan karakteristik, kondisi, serta kebutuhan masing-masing warga. Pendekatan tersebut memungkinkan intervensi yang diberikan menjadi lebih terarah.
Herman menggambarkan pentingnya data yang mendalam tersebut dengan proses seorang dokter ketika menangani pasien. Diagnosis harus dilakukan secara tepat agar obat dan dosis yang diberikan sesuai dengan penyakit yang diderita.
“Kalau diagnosa harus tahu persis sakitnya apa. Kalau ingin jenis obatnya tepat, ingin dosisnya tepat, mau tidak mau harus tahu kedalaman. Makanya kami bantu untuk tahu kedalaman,” ujarnya.
Data tersebut selanjutnya diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi diterjemahkan menjadi berbagai program dan tindakan konkret yang memberikan perubahan bagi masyarakat.
Salah satu target yang ingin dicapai Pemprov Jabar adalah menekan angka anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
“Yang akan kita tuju adalah Jabar bebas anak tidak sekolah. Kalau rata-rata anak sekolah naik, indeks pendidikan naik, IPM pasti naik,” ujar Herman.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Pemerintah akan berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mengendalikan kasus tuberkulosis (TBC). Persoalan kemiskinan dan pengangguran juga menjadi bagian dari sasaran pembangunan berbasis data.
“Itu yang akan kita hajar di sini dengan pembangunan. Tetapi kudu gancang, murah, mudah, baik, aman,” tegasnya.
SADA JABAR Diharapkan Terhubung Langsung dengan Masyarakat
Herman menjelaskan, pemanfaatan SADA JABAR ke depan tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan internal birokrasi. Platform tersebut juga diarahkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan publik secara mandiri.
Konsep yang dibangun memungkinkan layanan pemerintah terhubung dengan masyarakat sejak seseorang lahir hingga memasuki berbagai tahapan kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, usaha dan masa pensiun.
“Jadi nanti rakyat Jabar mulai dari lahir, sekolah, nyari kerja, pensiun, sampai mati itu bisa mandiri,” katanya.
Digitalisasi layanan tersebut diharapkan membuat berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan publik dapat diakses dengan lebih praktis melalui perangkat digital.
“Jadi warga itu bisa mengurus apa pun dari smartphone,” ujarnya.
Herman memberikan contoh layanan kependudukan yang dapat diproses secara digital setelah seorang anak lahir. Dokumen seperti akta kelahiran, NIK, KIA hingga pembaruan Kartu Keluarga diharapkan dapat tersedia dengan lebih cepat.
“Pas lahir, sejam kemudian langsung datang akta kelahiran digital, NIK, nomor KIA, KK perbaikan digital,” katanya.
Meski demikian, penerapan sistem digital tidak dimaksudkan untuk menghapus pelayanan tatap muka. Pemerintah tetap akan mempertahankan mekanisme pelayanan secara langsung di tingkat desa dan kecamatan, khususnya untuk membantu warga yang belum memiliki kemampuan atau akses terhadap teknologi digital.
Platform tersebut juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih personal berdasarkan kondisi, minat, potensi dan kebutuhan setiap anak. Dengan cara itu, pemerintah dapat berperan lebih jauh sebagai pendamping masyarakat dalam menentukan pilihan pendidikan, pekerjaan maupun pengembangan ekonomi.
Herman menilai kehadiran teknologi dalam pemerintahan harus mampu memastikan negara tetap hadir ketika masyarakat berada dalam berbagai tahapan penting maupun situasi yang membutuhkan dukungan.
“Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat di masa-masa kritis kehidupan, negara hadir melalui platform,” katanya.
Ia kembali menekankan bahwa seluruh layanan yang dibangun harus berorientasi pada prinsip cepat, terjangkau, mudah digunakan, berkualitas dan aman.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Herman meminta adanya perubahan cara pandang di kalangan aparatur pemerintahan. Para asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di kabupaten/kota di Jawa Barat diminta tidak melihat teknologi digital sebagai sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh generasi muda.
Pemprov Jabar akan melibatkan kepala bagian untuk membantu aparatur dalam mengenal sekaligus memahami penggunaan platform SADA JABAR. Dukungan teknis juga akan diberikan agar sistem tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.
Pengembangan SADA JABAR juga akan terus diperluas melalui berbagai perangkat pendukung pada tahapan selanjutnya.
Herman menyebut salah satu gagasan yang tengah dipersiapkan adalah konsep “smart people” bagi masyarakat, yang diharapkan dapat berjalan beriringan dengan konsep “smart ASN” di lingkungan pemerintahan.
Melalui konsep tersebut, masyarakat diharapkan semakin mampu menentukan pilihan, mengakses pelayanan publik dan meningkatkan kemandirian dengan dukungan sistem pemerintahan yang terintegrasi.
Herman berharap digitalisasi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang membuat Jawa Barat mampu bergerak lebih cepat dan responsif dibandingkan daerah lainnya.
“Karena kita ingin Jabar ini one step ahead dari 37 provinsi di Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan keberadaan data dalam SADA JABAR dapat dimanfaatkan perangkat daerah hingga kelurahan dan desa sebagai acuan dalam menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Adi, integrasi data juga dapat membantu pemerintah menghindari terjadinya program yang saling tumpang tindih.
“Dengan mengetahui data dari SADA JABAR, pemerintah dapat melihat apakah sasaran sudah, sedang atau belum mendapat penanganan,” kata Adi.
Selain menjadi dasar perencanaan, perkembangan penanganan terhadap suatu persoalan juga dapat direkam dan dipantau secara berkala. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui capaian program, perkembangan penanganan serta berbagai persoalan yang masih membutuhkan tindak lanjut.
