Infobandungnews – Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat menyampaikan sejumlah catatan terhadap rencana pembentukan holding PT Sangga Buana, termasuk rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp500 miliar.
Fraksi Demokrat mengingatkan agar pembentukan perusahaan investasi milik daerah tersebut tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, tetapi harus benar-benar memberikan solusi terhadap persoalan BUMD dan tidak menambah tekanan terhadap keuangan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Dede Candra Sasmita dalam rapat paripurna DPRD Jabar yang membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kamis (20/8/2026).
Demokrat Minta Kajian Sangga Buana Diperkuat
Dalam pembahasan Raperda Pendirian PT Sangga Buana, Fraksi Demokrat mengapresiasi inisiatif Pemprov Jabar membentuk perusahaan investasi daerah yang diarahkan sebagai strategic investment holding.
Perusahaan tersebut diharapkan dapat mengelola portofolio BUMD secara lebih terintegrasi, profesional, serta memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kinerja perusahaan daerah.
Meski demikian, Demokrat menilai pendirian badan usaha baru harus didukung kajian yang menyeluruh. Pembentukan PT Sangga Buana dinilai perlu benar-benar menjawab berbagai persoalan yang selama ini menyebabkan sebagian BUMD di Jawa Barat belum menunjukkan performa optimal.
“Kami Fraksi Partai Demokrat memohon penjelasan, apakah pembentukan PT Sangga Buana telah melakukan kajian yang komprehensif dan solusi terbaik untuk memperbaiki kondisi portofolio BUMD-BUMD lainnya yang masih belum sehat? Jangan sampai pembentukan entitas baru justru menambah beban struktur APBD Jabar tanpa menyelesaikan akar persoalan yang sudah ada,” kata Dede.
Soroti Tata Kelola dan Aset BUMD
Fraksi Demokrat juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan dalam pengelolaan BUMD Jawa Barat. Di antaranya adalah tata kelola yang masih terfragmentasi, koordinasi dan sinergi antar-BUMD yang belum maksimal, serta pemanfaatan aset milik daerah yang belum memberikan hasil optimal.
Selain itu, pengelolaan portofolio investasi juga dinilai perlu diperkuat agar setiap investasi yang dilakukan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Atas dasar itu, Fraksi Demokrat meminta Pemprov Jabar memberikan penjelasan secara lebih terperinci mengenai arah dan prioritas investasi PT Sangga Buana.
Hal yang perlu dijelaskan antara lain landasan dalam menentukan sektor investasi prioritas, estimasi tingkat pengembalian investasi atau return on investment (ROI), serta langkah mitigasi terhadap berbagai risiko investasi.
Menurut Demokrat, kejelasan aspek tersebut penting agar penyertaan modal daerah senilai Rp500 miliar memiliki dasar yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembentukan PT Sangga Buana diharapkan bukan hanya menghasilkan struktur baru, tetapi mampu memperbaiki kinerja BUMD sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi keuangan daerah.
