Infobandungnews – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penghormatan khusus kepada masyarakat dari berbagai profesi dengan menempatkan petani, nelayan, pengemudi ojek online (ojol), petugas kebersihan, hingga pekerja bangunan di area VIP saat upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Pesanggrahan Pancarasa, Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026).
Para pekerja tersebut menempati saung semi permanen yang telah disediakan sebagai bagian dari lokasi pelaksanaan upacara. Sementara itu, jajaran pejabat pemerintahan serta tamu undangan dari unsur TNI-Polri berada di bagian depan.
Menurut Dedi, keputusan menempatkan masyarakat pekerja di area VIP merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam kehidupan dan pembangunan di Jawa Barat.
“Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP. Karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan,” kata Dedi dalam pidatonya.
Ia menjelaskan, para pekerja tersebut memiliki peran dalam mendukung berbagai pembangunan di Jawa Barat. Salah satu kontribusinya terlihat dalam pekerjaan renovasi halaman Gedung Sate.
Apresiasi serupa juga disampaikan Dedi kepada petugas kebersihan yang hadir dalam upacara. Ia menilai pekerjaan mereka sangat penting karena setiap hari menjaga kebersihan ruas jalan di berbagai wilayah Jawa Barat.
“Hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat, yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang,” ujar Dedi.
Soroti Persoalan Akses Listrik
Dalam kesempatan tersebut, Dedi turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat atas sejumlah persoalan pelayanan dasar yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah akses terhadap listrik. Saat ini, sekitar 80.000 warga Jawa Barat masih belum memperoleh jaringan listrik. Pemprov Jabar menargetkan persoalan tersebut dapat dituntaskan pada 2027.
Angka tersebut dinilai mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan kondisi ketika Dedi mulai menjabat pada 2025. Saat itu, jumlah warga yang belum memperoleh akses listrik masih berada di atas 500.000 orang.
“Ironi itu harus kita selesaikan secara bersama, dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga,” tuturnya.
Dorong Pelayanan Kesehatan Tanpa Beban Utang
Selain persoalan kelistrikan, Dedi juga menaruh perhatian terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan warga tidak mengalami kesulitan finansial setelah memperoleh perawatan di rumah sakit.
“Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan,” katanya.
Dedi menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sinergi antara Pemprov, DPRD Jawa Barat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dinilai diperlukan agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara bersama.
“Tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.
