Infobandungnews – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menghapus keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS) di seluruh wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa setiap anak harus memperoleh akses pendidikan melalui jalur sekolah formal.
“Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan, tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah,” tegas Herman mewakili Gubernur Jawa Barat, di Bandung, Selasa (10/11/2026).
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar mengundang 27 Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan pelaksanaan penanganan ATS berjalan efektif. Pemerintah provinsi juga berkomitmen memberikan dukungan dan pendampingan agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.
“ATS bisa secepatnya kita atasi, saya yakin bisa bahkan sangat bisa, kuncinya tekad karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Herman menjelaskan, upaya penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai tingkatan pemerintahan. Selain pemerintah provinsi, kabupaten/kota memiliki peran penting karena lebih memahami kondisi dan persoalan masyarakat di wilayahnya. Oleh sebab itu, camat, pemerintah desa, hingga perangkat kelurahan diharapkan turut terlibat aktif.
“Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman tapi superteam,” ucapnya.
Terkait pembiayaan, Sekda Jabar berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan dukungan anggaran untuk mempercepat penuntasan ATS. Meski demikian, Pemprov Jabar tetap berupaya mengoptimalkan sumber pembiayaan yang tersedia, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Kami mohon Kementerian konsisten mendampingi, perkara nanti di perjalanan ada APBN Alhamdulillah. Ada atau tidak ada the show must go on kita harus upayakan tapi minimal untuk BOS nya ada tetapi kan serapannya hari ini belum optimal,” tuturnya.
Menurut Herman, anak-anak yang selama ini belum memperoleh pendidikan dapat diarahkan kembali ke sekolah formal, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga Sekolah Rakyat.
Ia juga menyoroti anak-anak yang tidak bersekolah karena harus membantu orang tua mencari nafkah, seperti berdagang. Dalam kondisi tersebut, Dinas Pendidikan bersama aparatur kewilayahan dan relawan perlu melakukan pendekatan persuasif serta memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.
“Pak anak ini membantu orang tuanya dia memilih tidak sekolah tidak ada apa-apa tapi tetap anak ini harus sekolah edukasi mereka, teman-teman dari Disdik turun dari desa kecamatan relawan turun untuk mengedukasi, saya yakin bisa dan sudah pernah saya lakukan ke beberapa rumah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman menilai keberhasilan mengatasi ATS menjadi salah satu faktor penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Anak-anak dan generasi muda harus mendapatkan bekal pendidikan yang memadai agar mampu tumbuh menjadi pribadi yang produktif dan berdaya saing.
“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam 5 tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS,” pungkasnya.
