Infobandungnews – Pemerintah Kota Bandung hingga kini belum menyediakan alokasi anggaran tersendiri untuk meningkatkan status sekitar 7.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Pemkot Bandung masih menanti keputusan pemerintah pusat, khususnya mengenai aturan pelaksanaan serta skema pendanaan yang akan diterapkan dalam kebijakan tersebut.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, langkah konkret belum dapat dilakukan selama belum ada kejelasan mengenai mekanisme pembiayaannya.
“Kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat kurang lebih 7.000 PPPK paruh waktu yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu perkembangan keputusan pusat, terutama menyangkut sumber dan pola pembiayaan untuk mendukung perubahan status kepegawaian tersebut.
Menurut Farhan, kejelasan pendanaan menjadi faktor penting agar proses peningkatan status pegawai bisa dilaksanakan secara terencana tanpa membebani kondisi keuangan daerah.
Belum Tersedia Anggaran Khusus
Sebelumnya, pemerintah pusat telah menyampaikan rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang dijadwalkan mulai Januari 2027 dan dilaksanakan secara bertahap.
Program tersebut mencakup sejumlah kelompok tenaga kerja, di antaranya guru, tenaga kesehatan, serta tenaga administrasi umum yang tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah.
Meski demikian, Farhan kembali memastikan bahwa Pemkot Bandung belum menyiapkan pos anggaran tersendiri untuk mendukung peningkatan status para PPPK paruh waktu tersebut.
“Kalau ditanya apakah Pemkot Bandung sudah menganggarkan? Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot Bandung tetap menyediakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.
Ke depan, pemerintah kota akan menyesuaikan kebijakan dan pelaksanaannya setelah pemerintah pusat menetapkan ketentuan serta pola pendanaan yang menjadi pedoman bagi daerah.
“Pemerintah pusat apa pun arahannya, kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” ungkapnya.
