KAI Pastikan Batal Impor KRL Bekas dari Jepang, Pemerintah Siapkan Kereta Baru

- Jurnalis

Jumat, 6 November 2026 - 11:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infobandungnews – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa rencana mendatangkan rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang tidak akan dilanjutkan.

“Kita enggak impor bekas,” ujar Bobby di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menyediakan armada kereta baru bagi masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi publik, bukan menggunakan rangkaian kereta bekas.

“Pokoknya buat rakyat, harus yang baru,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap rencana KAI untuk mengimpor rangkaian kereta bekas guna mengatasi kebutuhan peningkatan kapasitas layanan KRL di kawasan Jabodetabek.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9), menyampaikan:

Baca Juga :  Kembali Lantik Pejabat Baru, Menko AHY Tegaskan Pentingnya Integritas dan Kolaborasi Dalam Hadapi Tantangan Pembangunan Infrastruktur

“Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian, khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta, bukan baru, yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Setelah menyampaikan kesimpulan tersebut, Andre meminta persetujuan seluruh anggota dan peserta rapat terkait poin yang telah dibacakan.

“Setuju?” tanya Andre.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Berita Terkait

DPR RI dan Pemerintah Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027
Kemenperin Dorong Pemanfaatan FTA untuk Perluas Ekspor Produk Olahan Kakao Indonesia
Saldi Isra Ingatkan Generasi Muda, Penggunaan AI Jangan Sampai Mengikis Kemampuan Berpikir Kritis
ITB Kembangkan Teknologi Rumah Garam di Jeneponto, Dorong Produktivitas dan Kualitas Garam Rakyat
Dede Yusuf Soroti Dana Hibah Pemilu, Usulkan NPHD Dikelola Pemerintah Pusat
Menkeu Tegaskan Gaji PNS, TNI, dan Polri Tetap Masuk Rekening Pribadi, Bukan Lewat Koperasi
Upin dan Ipin Kembali Sindir Kabut Asap Indonesia, 30 Wilayah di Malaysia Terdampak Polusi
Dede Yusuf: Revisi UU Pemilu Harus Serap Aspirasi Publik dan Perkuat Kepastian Hukum

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 17:09 WIB

DPR RI dan Pemerintah Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

Jumat, 6 November 2026 - 11:26 WIB

KAI Pastikan Batal Impor KRL Bekas dari Jepang, Pemerintah Siapkan Kereta Baru

Rabu, 4 November 2026 - 07:25 WIB

Kemenperin Dorong Pemanfaatan FTA untuk Perluas Ekspor Produk Olahan Kakao Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:32 WIB

Saldi Isra Ingatkan Generasi Muda, Penggunaan AI Jangan Sampai Mengikis Kemampuan Berpikir Kritis

Rabu, 28 Oktober 2026 - 07:58 WIB

ITB Kembangkan Teknologi Rumah Garam di Jeneponto, Dorong Produktivitas dan Kualitas Garam Rakyat

Berita Terbaru