Infobandungnews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mulai menerapkan pengendalian terhadap penerbitan izin pembangunan perumahan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana serta kesesuaian tata ruang. Langkah ini dilakukan untuk melindungi keselamatan masyarakat tanpa menghambat kontribusi sektor properti terhadap perekonomian daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tetap membuka peluang pembangunan perumahan di wilayah yang relatif aman. Sebaliknya, kawasan dengan potensi banjir maupun tanah longsor akan mendapatkan pengawasan dan pembatasan perizinan secara lebih ketat.
“Pak Gubernur menyampaikan bahwa bagi perumahan yang ada risiko banjir, ada risiko longsor jangan diberikan izin karena akan berdampak terhadap keselamatan masyarakat,” kata Herman saat ditemui di Majalengka, Jabar, Minggu.(8/11/2026).
Ia menegaskan, kebijakan moratorium pembangunan perumahan bukan berarti pemerintah menghentikan seluruh kegiatan pengembangan hunian di Jawa Barat. Kebijakan tersebut lebih diarahkan untuk memastikan setiap pembangunan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kondisi geografis, serta ancaman bencana di lokasi yang akan dikembangkan.
Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kota tetap dapat menjalankan kewenangannya dalam memproses izin pembangunan perumahan selama lokasi yang diajukan tidak berada di kawasan rawan banjir atau longsor dan telah memenuhi persyaratan tata ruang.
“Pak Gubernur memberikan koridor saja. Bagi perumahan-perumahan yang tidak ada risiko banjir, risiko longsor, saya kira kabupaten/kota punya otoritas untuk menindaklanjuti,” ujarnya.
Sebagai landasan pelaksanaan di tingkat daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota. Edaran tersebut menjadi acuan dalam mengendalikan pembangunan perumahan dengan memperhatikan karakteristik dan tingkat risiko masing-masing wilayah.
Herman menambahkan, Pemprov Jabar akan terus melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan tersebut agar proses pembangunan di daerah tetap sejalan dengan arahan pemerintah pusat serta memenuhi standar keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, ia menilai industri perumahan masih menjadi salah satu sektor yang memiliki prospek ekonomi cukup besar. Aktivitas pembangunan hunian mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan berbagai bidang usaha yang berkaitan dengan penyediaan bahan dan kebutuhan konstruksi.
Menurut perhitungannya, pembangunan satu unit rumah setidaknya dapat melibatkan tiga orang tenaga kerja. Jumlah tersebut belum memperhitungkan keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok material bangunan yang mencakup ratusan jenis usaha.
Karena itu, pengaturan perizinan yang didasarkan pada tingkat kerawanan wilayah diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perkembangan industri properti, perlindungan lingkungan hidup, dan jaminan keselamatan penduduk.
“Sektor perumahan sektor potensial harus dipacu, tetapi jangan mengorbankan lingkungan, jangan mengorbankan keselamatan masyarakat,” ucap dia.
Sumber : Antara
