Infobandungnews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menggenjot pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Hingga penghujung 2026, Pemprov Jabar menargetkan pembangunan serta rekonstruksi jalan provinsi mencapai 149,8 kilometer.
Berdasarkan data pada awal Agustus 2026, capaian pembangunan dan perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi tercatat sepanjang 43,589 kilometer.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Agung Wahyudi, menyampaikan bahwa pengerjaan infrastruktur jalan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap. Langkah ini bertujuan memperkuat keterhubungan antarwilayah sekaligus menunjang kelancaran aktivitas masyarakat. “Dari target 149,8 kilometer pembangunan dan perbaikan jalan tahun ini,” katanya dikutip Sabtu (31/10/2026).
Di samping pembangunan dan rekonstruksi, pemerintah provinsi juga merealisasikan pelebaran jalan sepanjang 2,25 kilometer dari sasaran 15,631 kilometer. Pelaksanaan pekerjaan tersebut turut mencakup pembangunan saluran drainase serta pemasangan marka jalan.
“Tahun ini dilaksanakan pula 47 paket perbaikan atau penggantian jembatan, empat bangunan pelengkap, serta pembangunan flyover dan underpass masing-masing satu buah,” katanya.
Salah satu lokasi yang menjadi sasaran rekonstruksi berada di jalur Simpang Karanghawu menuju perbatasan Provinsi Banten, tepatnya di wilayah Cikotok, Kabupaten Sukabumi. Proyek sepanjang 2,3 kilometer ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp10.291.097.345 dengan dukungan 43 orang tenaga kerja.
Jalur tersebut mempunyai peran penting sebagai akses transportasi yang menghubungkan wilayah Sukabumi dengan perbatasan Banten. Selain dimanfaatkan masyarakat setempat, ruas ini juga menjadi jalur aktivitas perdagangan dan perjalanan wisata menuju kawasan pesisir selatan Sukabumi.
Adapun tahapan pekerjaan mencakup pembentukan kembali badan jalan, penempatan material konstruksi, proses pemadatan, hingga pengaspalan secara berjenjang. Melalui rekonstruksi tersebut, diharapkan kondisi jalan menjadi lebih baik sehingga perjalanan masyarakat dapat berlangsung lebih lancar.
Peningkatan infrastruktur juga menyasar ruas Garut-Cilandak yang pengerjaannya didukung melalui skema bantuan keuangan provinsi. Dalam proyek ini, Pemprov Jabar berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Garut untuk merekonstruksi jalan sepanjang 3.839 meter. Nilai kontraknya mencapai Rp12.737.520.956 dengan melibatkan sebanyak 30 pekerja.
Keberadaan ruas Garut-Cilandak cukup strategis karena menghubungkan kawasan tempat tinggal dan sentra pertanian dengan berbagai fasilitas publik, mulai dari sekolah, pasar, hingga lokasi pekerjaan masyarakat. Proses pembangunannya dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan peralatan berat serta konstruksi beton.
Peningkatan kualitas jalan tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan sekaligus mempermudah pengangkutan dan pemasaran hasil pertanian masyarakat.
Untuk menjangkau kawasan yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur, Pemprov Jabar turut menyiapkan sebanyak 18 unit self-loading concrete mixer atau kendaraan pengolah beton bergerak (mobile batching plant).
Armada tersebut memungkinkan proses produksi beton dilakukan langsung di area pembangunan. Kehadirannya diharapkan dapat menunjang pengerjaan jalan-jalan desa, khususnya di wilayah terpencil yang menghadapi kendala dalam pengiriman dan distribusi material konstruksi.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah yang menghadapi berbagai tekanan membuat pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan dengan perencanaan yang cermat. Penetapan skala prioritas, pemanfaatan anggaran secara optimal, serta sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
Dalam hal ini, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi menjadi salah satu bentuk dukungan untuk membantu daerah merealisasikan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM turut mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui pemenuhan kewajiban membayar pajak daerah memiliki peranan dalam menopang keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan.
KDM pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang selama ini telah berkontribusi melalui pembayaran pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor.
Ia menilai dukungan dan keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam menunjang pelaksanaan program pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai upaya pembangunan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya kontribusi dari masyarakat.
“Di tengah tekanan fiskal Pemprov Jabar yang dialami, masyarakat Jawa Barat masih bahu-membahu, bergotong royong bersama-sama memberikan bantuan dalam bentuk pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Tanpa partisipasi Bapak dan Ibu semua, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa,” pungkasnya.
