Infobandungnews – Kota Bandung. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 diperkirakan mengalami surplus sebesar Rp1,77 triliun. Proyeksi tersebut berasal dari target pendapatan daerah senilai Rp29,35 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp27,58 triliun.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyampaikan hal itu setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaparkan nota pengantar keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna. Rancangan tersebut menjadi landasan awal dalam menentukan kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan Jawa Barat untuk tahun mendatang.
Menurut Iswara, perencanaan pendapatan dan belanja daerah dalam nota pengantar keuangan tersebut merujuk pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah ditetapkan pada 5 Agustus 2026.
“Yang disampaikan nota pengantar tentunya merupakan penjabaran dari kesepakatan KUA dan PPAS yang sudah kita sepakati pada tanggal 5 Agustus kemarin. Di sana kita sudah merencanakan pendapatan kita di Rp29,35 triliun, belanjanya Rp27,58 triliun sehingga ada surplus Rp1,77 triliun,” ujar Iswara, Selasa (27/10/2026).
Kendati mencatatkan surplus, Iswara mengingatkan bahwa selisih antara pendapatan dan belanja tersebut tidak otomatis menjadi dana tambahan yang dapat langsung dialokasikan untuk program baru. Pemerintah provinsi tetap harus memperhitungkan komponen pembiayaan, termasuk kewajiban melunasi cicilan pokok utang yang telah memasuki jatuh tempo.
Dalam rancangan APBD 2027, penerimaan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp74,37 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1,84 triliun, yang meliputi pembentukan dana cadangan Rp50 miliar, penyertaan modal daerah Rp125 miliar, serta pembayaran cicilan pokok utang sekitar Rp1,67 triliun.
Salah satu kewajiban keuangan yang harus dituntaskan Pemprov Jawa Barat adalah pembayaran pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp606 miliar. Di samping itu, terdapat anggaran sekitar Rp1 triliun yang sebelumnya telah disiapkan untuk membayar cicilan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Pembayaran utang jatuh tempo itu yang pasti PEN, Rp606 miliar yang untuk PEN. Sisanya itu dari Rp1 triliun yang sudah dicadangkan, untuk cicilan SMI tadinya,” kata Iswara.
Tidak disetujuinya rencana pinjaman melalui PT SMI membuka peluang bagi anggaran sekitar Rp1 triliun tersebut untuk dialihkan guna menunjang kebutuhan belanja prioritas pada APBD 2027. Meski demikian, kepastian pemanfaatan dana tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah provinsi.
Iswara menegaskan, penyusunan anggaran harus mendahulukan belanja wajib dan mengikat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apabila seluruh kewajiban tersebut telah terpenuhi, sisa kemampuan anggaran dapat diarahkan untuk membiayai program lain yang mendesak dan berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
Ia menjelaskan, penetapan program pembangunan prioritas juga akan diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur Jawa Barat. Oleh karena itu, pembahasan APBD murni 2027 menjadi kesempatan bagi DPRD dan Pemprov Jabar untuk menentukan program yang realistis serta sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.
“Jadi anggaran itu nanti kita akan gunakan untuk program-program kegiatan yang belanja wajib mengikat saya pikir sudah dipenuhi semuanya, ya mungkin belanja-belanja kegiatan lain yang prioritas,” ucapnya.
Lebih lanjut, Iswara memastikan bahwa dalam kesepakatan KUA-PPAS APBD Jawa Barat 2027 tidak terdapat nomenklatur yang mengatur rencana pinjaman daerah. Dengan demikian, pemerintah provinsi tidak merencanakan penambahan utang baru, baik melalui mekanisme pinjaman daerah maupun penerbitan obligasi daerah.
“Di dalam KUA-PPAS itu tidak ada kita memasukkan nomenklatur pinjaman daerah. Artinya kita tidak akan melakukan pinjaman daerah, apakah itu pinjaman daerah maupun obligasi daerah itu tidak ada di KUA-PPAS kita,” jelasnya.
Untuk membiayai kebutuhan pembangunan, Pemprov Jawa Barat akan mengandalkan optimalisasi pendapatan daerah yang ditargetkan mencapai Rp29,35 triliun. Dari total tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan menyumbang Rp19,02 triliun, sedangkan pendapatan transfer diperkirakan berada di angka Rp10,30 triliun.
Iswara menilai, peningkatan penerimaan daerah menjadi faktor penting agar berbagai agenda pembangunan dapat direalisasikan tanpa menambah beban pinjaman. Karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan potensi PAD sekaligus memastikan penerimaan transfer dapat mendukung keberlanjutan program pembangunan.
“Jadi kita akan memaksimalkan pendapatan kita yang Rp19,02 triliun dari PAD dan sekitar Rp10,30 triliun dari transfer ke daerah. Jadi Rp29,35 triliun ini yang akan kita maksimalkan. Jadi tidak ada pinjaman,” tegasnya.
Tahapan pembahasan APBD murni Jawa Barat 2027 selanjutnya akan difokuskan pada penentuan alokasi belanja yang paling dibutuhkan masyarakat. Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah peluang pemanfaatan anggaran yang sebelumnya dipersiapkan untuk membayar pinjaman PT SMI.
DPRD bersama pemerintah provinsi diharapkan mampu merumuskan kebijakan anggaran secara terukur dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan, kemampuan fiskal daerah, serta kewajiban pembayaran utang yang harus diselesaikan.
Tidak adanya rencana pinjaman baru dalam KUA-PPAS juga menuntut Pemprov Jabar untuk semakin optimal dalam mengelola sumber pendapatan dan mengendalikan belanja. Hasil akhir pembahasan APBD 2027 nantinya akan menentukan program yang dapat direalisasikan, dengan tetap menjaga keseimbangan keuangan daerah dan keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat.
