Infobandungnews – Margahayu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Bandung untuk merumuskan langkah strategis dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda kawasan Bandung Raya.
Sejumlah program disiapkan, mulai dari rencana pembangunan danau retensi di sekitar Lanud Sulaiman, normalisasi sungai yang ditargetkan berlangsung pada 2026, hingga pembangunan sodetan sepanjang kurang lebih satu kilometer yang direncanakan pada 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menegaskan bahwa persoalan banjir tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan sinergi antarpemerintah melalui perbaikan sungai, pengelolaan sampah, serta pembangunan sarana pengendali banjir.
Dalam rapat bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna dan jajaran teknis terkait, pembangunan danau retensi di kawasan Lanud Sulaiman menjadi salah satu opsi penanganan yang akan ditindaklanjuti.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik, menjelaskan bahwa program penanganan pada 2026 akan difokuskan pada normalisasi sungai secara menyeluruh, dimulai dari bagian muara. Pekerjaan tersebut mencakup pengerukan untuk memperdalam aliran serta penataan lebar sungai dengan ukuran minimal lima meter.
“Untuk 2026, pertama normalisasi total dari muara, diperdalam. Lebar minimum lima meter semua,” ujar Dikky, dikutip Rabu (14/10/2026).
Selain melakukan pengerukan, pemerintah juga akan memperbaiki bangunan yang berpotensi menghambat kelancaran aliran air. Salah satu langkahnya adalah menambah bukaan saluran dari yang semula satu menjadi dua bukaan agar kapasitas aliran meningkat.
Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) turut menjadi perhatian, khususnya di kawasan yang rentan mengalami luapan air. KDM menekankan bahwa seluruh pekerjaan harus dilaksanakan secara terukur, profesional, dan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Untuk pengerukan manual pada jalur sepanjang sekitar satu kilometer, KDM mengarahkan agar pelaksanaannya menggunakan tenaga kerja berpengalaman dengan sistem borongan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal.
“Kalau hanya padat karya biasa, nanti pekerjaannya tidak ada tambahnya,” kata KDM.
Menurut KDM, pelaksanaan pekerjaan perlu didukung perencanaan yang matang, mulai dari jumlah pekerja, besaran upah, kebutuhan alat berat, kendaraan pengangkut material, hingga penentuan tempat pembuangan hasil pengerukan.
Ia juga meminta agar lokasi-lokasi yang memiliki risiko banjir tinggi segera diusulkan sebagai prioritas pembiayaan. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan tanpa menunggu hingga persoalan kembali menimbulkan dampak bagi masyarakat.
“Jangan menunggu tahun depan. Nanti banjir lagi,” ujarnya.
Upaya pengendalian banjir juga akan dilakukan melalui pemasangan penyekat sampah atau trash rack. Sarana ini dirancang untuk menahan sampah yang terbawa aliran dari Kota Bandung agar tidak menumpuk dan menghambat aliran air di sungai.
Pengoperasian fasilitas tersebut nantinya perlu ditunjang petugas khusus, alat berat berukuran kecil, kendaraan pengangkut, serta tempat pengolahan maupun pembuangan sampah yang memadai.
Sementara itu, untuk solusi jangka menengah, KDM menginstruksikan jajarannya menyiapkan perencanaan pembangunan sodetan sepanjang kurang lebih satu kilometer yang ditargetkan terealisasi pada 2027.
Infrastruktur tersebut dirancang untuk mengalihkan aliran air ke sungai lain sehingga tidak lagi melintasi kawasan permukiman yang berisiko terdampak banjir.
“Sodetan yang ini dibikin saja rencana 2027. Jadi nanti tidak melalui permukiman,” kata KDM.
Ia juga meminta koordinasi segera dilakukan dengan instansi yang membidangi pekerjaan umum guna menyusun rencana teknis, tahapan pelaksanaan, serta kebutuhan anggaran. Perencanaan tersebut termasuk penanganan pada bagian jalur yang bersinggungan dengan jalan provinsi.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan bahwa aliran air dari wilayah Kabupaten Bandung turut memengaruhi kondisi banjir di Kota Bandung. Oleh sebab itu, pembangunan danau retensi harus disertai penanganan di kawasan hulu agar persoalan dapat ditangani secara menyeluruh.
“Ini air di Kota Bandung kiriman akibat banjir Citarum. Solusi pertama setuju bikin danau di sekitar Sulaiman. Tapi tetap dari hulunya diselesaikan,” kata Dadang.
Dalam pertemuan tersebut, Dadang juga memaparkan perkembangan penanganan warga yang terdampak banjir dan sebelumnya telah dievakuasi ke tempat pengungsian.
Pemerintah daerah, menurutnya, telah mendata rumah-rumah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, termasuk kebutuhan lahan serta perkiraan anggaran untuk pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Menanggapi hal itu, KDM menyampaikan rencana pemberian bantuan pembangunan rumah dengan mekanisme penyaluran dana langsung ke rekening warga. Sementara itu, tenaga tukang akan disiapkan untuk membantu proses pembangunan agar pelaksanaannya lebih terarah.
“Nanti kalau uangnya tetap masuk rekening mereka, tapi kita siapkan tukang yang mengerjakan. Jadi mereka tinggal bayar ke tukang,” ujar KDM.
Melalui berbagai rencana tersebut, Pemprov Jawa Barat bersama Pemkab Bandung akan mengupayakan penanganan banjir secara bertahap, dengan normalisasi sungai dan pembenahan sarana pendukung sebagai prioritas pada 2026, serta pengembangan infrastruktur pengendali banjir pada 2027.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung aliran air, mengurangi penyumbatan akibat sampah, serta meminimalkan risiko banjir yang mengancam kawasan permukiman di Bandung Raya.***
