Infobandungnews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dikabarkan tidak memperoleh rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman tersebut sebelumnya direncanakan untuk mendukung pembiayaan sejumlah kebutuhan pembangunan di Jawa Barat.
Saat ini, Pemprov Jabar masih mengkaji hasil evaluasi pemerintah pusat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa hasil evaluasi dari Kemendagri telah diterima. Meski demikian, Pemprov Jabar bersama DPRD masih harus mencermati dan membahas poin-poin evaluasi tersebut sebelum mengambil keputusan lanjutan.
“Kami sudah menerima evaluasi dari Kemendagri dan hari ini sedang di dalami dan dari DPRD akan berkonsultasi ke Kemendagri, tunggu hari Senin akan dibahas seperti apa,” kata Herman, Jumat (16/10/2026).
Herman belum memberikan kepastian mengenai kabar penolakan terhadap rencana pinjaman tersebut. Ia menjelaskan, status usulan pembiayaan itu baru dapat dipastikan setelah hasil evaluasi pemerintah pusat dibahas secara komprehensif oleh pihak eksekutif dan legislatif.
“Yang jelas evaluasi Kemendagri harus didalami dulu oleh eksekutif dan legislatif dibahas oleh Bangar dan TAPD, tentu kami TAPD berdasarkan nanti direktif dari Pak Gubernur, kemudian disepakati TAPD dengan Bangar dan nanti baru akan dikeluarkan putusan pimpinan DPRD, itulah rujukan proses pengundangan Perda dikasih nomor diundangkan,” ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil pembahasan yang direncanakan berlangsung pada Senin. Menurut Herman, proses pendalaman masih berjalan sehingga belum ada keputusan final mengenai kelanjutan pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun tersebut.
“Kita tunggu saja nanti, inikan sedang didalami ya,” ucapnya.
Pemprov Jabar Siapkan Alternatif Pembiayaan
Menghadapi kemungkinan tidak berlanjutnya rencana pinjaman daerah, Pemprov Jabar memastikan akan mengikuti arahan dan rekomendasi Kemendagri. Herman menegaskan bahwa Gubernur Jawa Barat menghormati hasil evaluasi pemerintah pusat dan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi bersama DPRD.
“Pada prinsipnya Pak Gubernur tentu respect terhadap rekomendasi dari Kemendagri, hasil evaluasi Kemendagri akan kita tindak lanjuti, intinya begitu dan itu sinergi dengan DPRD. Sekarang saya sampaikan kualitatif, prinsip dasarnya pak Gubernur sudah memberikan arahan dan mengikuti apa yang menjadi rekomendasi Kemendagri tentu harus bersama DPRD,” kata Herman.
Lebih lanjut, Herman mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan sejumlah skenario alternatif untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk jika pembiayaan melalui pinjaman tersebut tidak bisa direalisasikan. Namun, ia belum mengungkapkan secara terperinci langkah alternatif yang akan ditempuh.
“Sudah antisipasi semua opsi, yang penting pelayanan dan pembangunan tetap jalan, kepada warga Jabar apapun nanti hasilnya, pelayanan dan pembangunan tetap jalan,” tuturnya.
Pemprov Jabar menegaskan bahwa apa pun keputusan akhir terkait usulan pinjaman tersebut, keberlangsungan pelayanan publik dan program pembangunan di Jawa Barat tetap menjadi prioritas.***
