Infobandungnews – Pemerintah terus mendorong penerapan penataan ruang yang adaptif dan berkelanjutan guna memastikan setiap pembangunan tidak menimbulkan potensi risiko bencana di suatu wilayah.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa pemerintah kini memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan penyesuaian tata ruang melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus Windayana.
Sementara itu, dalam Talkshow Hari Tata Ruang 2026, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui sambutan tertulis yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, menegaskan bahwa penataan ruang memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
Menurutnya, tata ruang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman untuk mengantisipasi bencana, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan kawasan yang aman, jalur evakuasi, serta lokasi pengungsian. Selain itu, perencanaan tata ruang turut menjadi acuan dalam proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi wilayah pascabencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik Kurniawan saat membacakan pidato Menko PMK.
Kegiatan Talkshow Hari Tata Ruang Nasional tersebut turut dihadiri jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga sektor swasta.
Melalui momentum peringatan Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN mengajak seluruh elemen untuk memperkuat kepedulian dan kerja sama dalam mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan.
Perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan potensi bencana diharapkan mampu menciptakan kawasan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
