Guru PPPK Berpeluang Ikut Seleksi PNS 2027, Pemerintah Siapkan Ratusan Ribu Formasi

- Jurnalis

Selasa, 18 Agustus 2026 - 22:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

InfobandungnewsJAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan pembahasan mengenai status serta jumlah guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu, yang nantinya berkesempatan mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027.

Dasco menjelaskan, aspirasi agar guru PPPK dapat memperoleh kesempatan menjadi PNS menjadi salah satu persoalan yang cukup sering disampaikan para guru kepada DPR RI.

Kesempatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi guru di sekolah umum, tetapi juga mencakup tenaga pendidik di madrasah dan taman kanak-kanak (TK).

“Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” kata Dasco dilansir ANTARA, Selasa, 18 Agustus 2026.

Hampir 1 Juta Guru Berstatus PPPK

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan jumlah guru yang saat ini berstatus PPPK mencapai 995.245 orang. Selain itu, terdapat sekitar 231.246 guru yang berstatus PPPK paruh waktu.

Baca Juga :  Wali Kota Cimahi Resmikan Sistem Parkir Baru RSUD Cibabat, Tingkatkan Kenyamanan dan Keamanan Pengunjung

Pemerintah juga telah memproyeksikan kebutuhan tenaga guru secara nasional sebanyak 526.689 formasi. Formasi tersebut mencakup kebutuhan guru untuk berbagai jenjang pendidikan, madrasah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.

Rini menjelaskan bahwa guru PPPK paruh waktu nantinya memiliki peluang untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Setelah berstatus penuh waktu, mereka akan mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi PNS yang direncanakan berlangsung pada awal 2027.

“Nanti kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnyauntuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda,” kata Rini.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian lebih lanjut bagi para guru PPPK sekaligus membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai wilayah dan satuan pendidikan.

Berita Terkait

Komisi IX DPR Dorong Evaluasi Total Program MBG, Moratorium Sementara Dinilai Perlu
BPS Tegaskan Desil DTSEN Bukan Cara Mengurangi Penerima Bansos atau Menekan Angka Kemiskinan
Prabowo Minta Bank Himbara Jemput Bola Bukakan Rekening untuk Masyarakat
Erupsi Gunung Anak Krakatau Ganggu Puluhan Penerbangan Lion Group dari dan Menuju Jakarta
OJK Tutup 11 BPR hingga Agustus 2026, Terbaru Bank di Bekasi
Kemenko Infra dan Ombudsman RI Perkuat Sinergi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, AHY: Tidak Hanya Menjalankan Program, Tapi Harus Berdampak
Apa Itu Desil 9 dan 10, Kelompok Yang Dilarang Beli Pertalite?
Mulai 17 Agustus 2026, Balik Nama Sertifikat Tanah Maksimal 10 Hari: Berlaku Bertahap di 41 Daerah

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 07:32 WIB

Komisi IX DPR Dorong Evaluasi Total Program MBG, Moratorium Sementara Dinilai Perlu

Kamis, 10 September 2026 - 08:09 WIB

BPS Tegaskan Desil DTSEN Bukan Cara Mengurangi Penerima Bansos atau Menekan Angka Kemiskinan

Selasa, 8 September 2026 - 07:25 WIB

Prabowo Minta Bank Himbara Jemput Bola Bukakan Rekening untuk Masyarakat

Selasa, 8 September 2026 - 07:14 WIB

Erupsi Gunung Anak Krakatau Ganggu Puluhan Penerbangan Lion Group dari dan Menuju Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 - 13:16 WIB

OJK Tutup 11 BPR hingga Agustus 2026, Terbaru Bank di Bekasi

Berita Terbaru

Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional membagikan 260 unit becak listrik secara gratis kepada para pengayuh becak lansia di Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Bandung Raya

Pemkab Bandung Terima 260 Becak Listrik Bantuan Pemerintah Pusat

Selasa, 15 Sep 2026 - 08:17 WIB