Infobandungnews – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjelaskan alasan Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang mendapatkan alokasi pembangunan Sekolah Rakyat dalam jumlah cukup banyak. Menurutnya, penetapan lokasi dilakukan berdasarkan pemetaan tingkat kemiskinan ekstrem, khususnya masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
Data tersebut diperoleh secara berjenjang mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten sebagai dasar dalam menentukan lokasi pembangunan.
“Pertimbangannya dilihat dari tingkat kemiskinan. Titik-titik itu hasil laporan kepala desa, kecamatan, hingga kabupaten yang menentukan,” ujar Dudung saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Ia menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat harus benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan agar mampu menjadi salah satu solusi dalam menekan angka kemiskinan.
“Masa Sekolah Rakyat ada di Kota Bandung, kan tidak mungkin. Jadi, harus di daerah-daerah yang memang perlu dijangkau, jangan sampai angka kemiskinan ini semakin meningkat,” tegasnya.
Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan dan Cegah Anak Putus Sekolah
Dudung menerangkan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan instruksi langsung Presiden yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah.
Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
“Prinsip Bapak Presiden, tidak ada anak yang tidak sekolah dan tidak ada anak yang tidak makan. Semua punya kesempatan yang sama, termasuk anak-anak disabilitas,” kata mantan KSAD tersebut.
Dalam kunjungannya, Dudung menyampaikan sebanyak 560 peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA mengikuti kegiatan MPLS yang menggabungkan delapan sekolah rintisan di Kabupaten Bandung.
Jumlah tersebut terdiri dari 56 siswa SD, 229 siswa SMP, dan 275 siswa SMA, dengan rincian 96 siswa berada di sekolah lama serta 179 siswa di sekolah baru.
Untuk mendukung proses belajar, para siswa nantinya akan menempati sistem boarding school atau sekolah berasrama yang dilengkapi jaminan pemenuhan kebutuhan gizi secara terukur.
Pemerintah juga memberikan perhatian kepada keluarga para siswa melalui berbagai program bantuan sosial, termasuk bantuan perbaikan rumah bagi keluarga yang membutuhkan.
Dudung menyebut kesiapan sarana dan prasarana yang dikerjakan lintas kementerian, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, kini telah mendekati tahap penyelesaian.
Terkait kebutuhan tenaga pendidik, ia memastikan Kementerian Pendidikan Dasar akan segera merekrut guru-guru yang memenuhi persyaratan khusus untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dukungan dari Bupati Bandung dan Wali Kota Cimahi dalam menyukseskan program tersebut.
Menanggapi usulan penambahan lahan sekolah hingga dua hektare, Dudung mengatakan pemerintah akan melakukan koordinasi dan evaluasi lebih lanjut.
“Prinsipnya bisa saja (penambahan lahan). Nanti akan saya tanyakan dan monitor lagi pengembangannya,” ujarnya.
Empat Lokasi Sekolah Rakyat Disiapkan di Kabupaten Bandung
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa terdapat empat lokasi yang telah dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung.
Ia menjelaskan, lahan seluas 7,6 hektare di Ciwidey telah disiapkan untuk pembangunan sekolah. Selain itu, terdapat dua lokasi di kawasan Cipetir yang merupakan aset Kementerian Sosial, serta satu lokasi di Dayeuhkolot yang berada di lahan milik Kementerian Pariwisata.
“Jadi, tiga lokasi itu untuk wilayah Bandung Raya area. Masing-masing sekolah menampung 2.000 siswa,” kata Dadang saat dihubungi melalui telepon.
Dadang menegaskan pemerintah daerah memang telah menyiapkan lahan sebagai bentuk dukungan terhadap program Sekolah Rakyat.
Dari empat lokasi tersebut, satu sekolah akan dikhususkan bagi warga Kabupaten Bandung, sedangkan tiga lokasi lainnya diperuntukkan bagi masyarakat Bandung Raya.
“Yang satu itu untuk Kabupaten Bandung saja, Pak. Yang tiga lokasi Sekolah Rakyat itu untuk wilayah Bandung Raya. Itu lebih besar. Nah, untuk yang desil satu dua semua, tapi tahun depan itu mulai desil satu semua,” ujar Dadang.
