Padalarang – Infobandungnews – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara kegiatan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Penghentian tersebut berlaku selama 20 hari.
Kebijakan ini diambil setelah adanya laporan mengenai dugaan keracunan massal yang dialami sejumlah siswa usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Satuan Tugas MBG Bandung Barat, Fauzan Azima, menjelaskan bahwa penangguhan operasional atau suspend dari BGN mulai diberlakukan pada Senin (14/9/2026) dan berlangsung hingga 20 hari berikutnya.
“Kalau suspend, dari BGN sudah dilakukan. Jadi, per hari ini sudah suspend selama 20 hari ke depan. Suratnya juga sudah sampai kepada pihak SPPG,” kata Fauzan saat ditemui di SPPG Padalarang Cipendeuy, Senin (14/9/2026).
Setelah surat penangguhan diterima, Satgas MBG Bandung Barat segera melakukan inspeksi terhadap kegiatan operasional SPPG. Dalam pemeriksaan tersebut, tim menemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama berkaitan dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP), termasuk tata cara pencucian ompreng.
Fauzan menyampaikan, inspeksi melibatkan tim gabungan yang terdiri atas Dinas Kesehatan, sekretariat, kepolisian, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta unsur keluarga berencana (KB).
Pemeriksaan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan MBG.
Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan yang diterima Fauzan, sebanyak 30 orang telah terkonfirmasi sebagai korban.
Dari jumlah tersebut, lima orang sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu, 25 orang lainnya masih mendapatkan perawatan di dua rumah sakit dan satu klinik.
Meski demikian, penyebab gangguan kesehatan yang dialami para korban belum dapat dipastikan berkaitan dengan makanan MBG.
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan, menu yang diduga dikonsumsi korban disajikan pada Rabu, sedangkan keluhan kesehatan mulai dirasakan pada Jumat.
“Semua masih dalam pemeriksaan dari sisi kesehatan untuk memastikan apakah keluhan tersebut memang akibat mengonsumsi menu MBG atau bukan,” ujarnya.
Temuan Mayor dan Minor
Di tengah proses penelusuran penyebab dugaan keracunan, tim Satgas juga mendapati beberapa persoalan dalam pelaksanaan SOP di dapur SPPG.
Fauzan menyebutkan, hasil inspeksi mencakup temuan mayor dan minor. Temuan yang masuk kategori mayor harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum operasional SPPG dapat dilanjutkan.
“Beberapa SOP belum maksimal dilakukan. Ada beberapa catatan, baik yang sifatnya mayor maupun minor. Mayor artinya wajib diperbaiki,” tuturnya.
Salah satu temuan mayor berkaitan dengan pencucian ompreng yang masih dilakukan di lokasi terpisah.
Menurut Fauzan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi aspek kesehatan dan kebersihan wadah yang digunakan untuk menyajikan makanan MBG.
“Salah satunya terkait pencucian ompreng yang masih dilakukan di tempat terpisah. Hal tersebut berisiko terhadap kesehatan dan kebersihan ompreng,” ucapnya.
Selain persoalan tersebut, tim juga mencatat sejumlah temuan minor yang berhubungan dengan alur kerja serta penerapan SOP di lingkungan dapur SPPG.
Fauzan mengatakan, pihaknya telah menyampaikan permintaan kepada kepala SPPG agar mitra segera menindaklanjuti dan memperbaiki seluruh catatan yang menjadi kewajibannya.
Ia menegaskan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengolahan makanan memenuhi standar yang ditetapkan, sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Kami lebih fokus kepada dapur atau SPPG. Intinya, jangan sampai kejadian seperti ini kembali terjadi. Itu yang tidak kita inginkan,” tandasnya.
Sumber: Kompascom
