Infobandungnews — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menghentikan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut dinilai perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki desain program dan mencegah berulangnya kasus keracunan.
Charles menyoroti meningkatnya laporan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan, sebanyak 53 ribu orang disebut telah menjadi korban keracunan MBG.
“Ya kalau menurut saya, untuk menghasilkan sesuatu yang baik, pemerintah harus berani melakukan berbagai langkah, termasuk tidak alergi untuk melakukan moratorium sementara ya, untuk bisa menghasilkan program yang lebih baik lagi ke depan,” kata Charles, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Meski demikian, Charles menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI tetap memberikan dukungan terhadap tujuan dan pelaksanaan program MBG. Menurutnya, dukungan tersebut harus disertai dengan perencanaan yang komprehensif agar program berjalan secara aman dan efektif.
“Jadi kalau saya, ya kita kita mendukunglah apa niat baik dari program ini. Tetapi niat baik tanpa perencanaan yang baik tentu tidak menghasilkan hasil yang baik,” ucapnya.
Ia menjelaskan, selama MBG berlangsung, tercatat lebih dari 584 kejadian keracunan yang tersebar di 254 kabupaten atau kota. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya peninjauan menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan program.
“Artinya hampir semua provinsi di Indonesia pernah menjadi tempat terjadinya kasus keracunan MBG, gitu. Jadi kalau menurut saya, kita harus mau melakukan evaluasi total dalam arti apa? Karena ini desainnya yang bermasalah, sehingga harus mau merubah desain dari penyelenggaraan program ini,” ucapnya.
Charles juga mengusulkan agar pembangunan maupun renovasi sekolah dapat diarahkan untuk mendukung penyediaan fasilitas dapur atau kantin sekolah. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif dalam memperbaiki mekanisme distribusi makanan bergizi kepada siswa.
“Kenapa saya dari awal mendorong kenapa tidak kita kembalikan saja ke dapur sekolah ya. Kita kembalikan ke school-based kitchen, diselenggarakan melalui dapur sekolah, kantin sekolah,” tutur dia.
