Infobandungnews – Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan serius terhadap sektor transportasi pariwisata di Jawa Barat. Sejumlah perusahaan otobus (PO) pariwisata bahkan berencana mengurangi operasional armada mereka akibat melonjaknya biaya operasional.
Sekretaris Jenderal Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja, mengatakan langkah tersebut bukan berarti menghentikan seluruh aktivitas usaha, melainkan mengurangi jumlah armada yang beroperasi guna menekan beban biaya yang terus meningkat.
Menurutnya, pelemahan rupiah berdampak langsung pada kenaikan harga suku cadang kendaraan yang sebagian besar masih bergantung pada komponen impor. Kondisi tersebut membuat biaya perawatan dan operasional bus semakin tinggi.
Herdis mengungkapkan, pelaku usaha bus pariwisata saat ini menghadapi tekanan ganda. Selain biaya operasional yang meningkat, permintaan penyewaan bus juga terus mengalami penurunan sejak awal 2026. Situasi tersebut diperparah oleh belum pulihnya sektor pariwisata setelah kebijakan larangan study tour sekolah di Jawa Barat yang diberlakukan pada 2025.
“Kondisi perusahaan bus pariwisata saat ini semakin berat. Pendapatan menurun, sementara biaya operasional terus naik,” ujarnya.
Untuk membantu pelaku usaha bertahan, pihaknya meminta pemerintah pusat maupun daerah menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada sektor transportasi pariwisata. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain pengurangan atau pembebasan sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk suku cadang kendaraan, penghapusan sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait perizinan angkutan umum, hingga pembebasan pajak kendaraan angkutan umum.
Herdis mengingatkan, apabila tidak ada langkah cepat dari pemerintah, banyak perusahaan berpotensi mengalami kesulitan yang lebih besar. Saat ini, kata dia, para pelaku usaha masih berupaya bertahan sambil menunggu kebijakan yang dapat meringankan beban industri.
Di sisi lain, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Septian Nurhadi, seorang pelaku usaha di Kota Bandung, menilai kondisi ekonomi yang tidak menentu berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
Ia mengaku para pelaku usaha hanya bisa berharap situasi ekonomi segera membaik sembari berupaya mengelola usaha dengan lebih hati-hati.
Sebelumnya, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan hingga menembus Rp18.000 per dolar AS pada Kamis (4/6/2026). Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap rupiah masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa eskalasi konflik tersebut mendorong harga minyak dunia tetap tinggi, meningkatkan risiko inflasi global, dan memicu arus modal keluar dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Selain faktor global, tingginya kebutuhan dolar AS di dalam negeri untuk keperluan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri juga turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Untuk menjaga stabilitas pasar, Bank Indonesia memastikan akan terus melakukan intervensi melalui berbagai instrumen, mulai dari transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat. Ia optimistis sinergi yang semakin erat antara pemerintah dan Bank Indonesia dapat membantu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah serta meningkatkan kepercayaan pasar.
Purbaya menyebut kondisi fiskal nasional tetap terjaga dengan baik. Menurutnya, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih solid akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, termasuk menjaga stabilitas harga barang di masyarakat.
Ia meyakini kebijakan yang tepat akan membantu menstabilkan rupiah sehingga tekanan biaya yang dirasakan pelaku usaha dapat berkurang dan harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali.
