Infobandungnews – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto menyatakan dukungannya terhadap program sayembara penangkapan pelaku begal yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Program tersebut menawarkan hadiah mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi masyarakat yang berhasil membantu menangkap pelaku begal.
Saat ditemui di Kantor Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (24/7/2026), Pipit mengatakan sayembara itu merupakan langkah positif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, tujuan utama program tersebut bukan semata-mata memberikan hadiah, melainkan membangun kepedulian warga agar tidak ragu membantu ketika melihat aksi kejahatan atau situasi yang membutuhkan pertolongan.
Meski demikian, Pipit menegaskan bahwa penegakan hukum tetap menjadi tanggung jawab kepolisian. Namun, keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
Kapolda juga mengajak masyarakat kembali mengaktifkan kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai upaya pencegahan terhadap maraknya aksi begal. Menurutnya, keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh warga.
Ia menjelaskan, apabila masyarakat berhasil mengamankan pelaku begal, pelaku tersebut harus segera diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya, polisi akan melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai dasar pemberian hadiah kepada warga yang berperan dalam penangkapan tersebut.
Pipit juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku yang telah diamankan. Ia menegaskan bahwa pembelaan diri diperbolehkan apabila dalam kondisi terancam, tetapi proses hukum tetap harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Terkait perlengkapan bagi petugas siskamling, Kapolda menilai kebutuhan setiap wilayah berbeda-beda sesuai tingkat kerawanannya. Karena itu, penyediaan sarana pendukung sebaiknya dibahas bersama pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa agar disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Menurutnya, di wilayah dengan tingkat kerawanan rendah, keberadaan jalur komunikasi yang cepat dengan aparat keamanan setempat sudah menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan lingkungan.***
