Infobandungnews – Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada di kawasan Terminal Cicaheum pada Jumat malam, 26 Juni 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan terminal yang ke depan akan difungsikan sebagai depo Bus Rapid Transit (BRT).
Kepala Dishub Kota Bandung, Rasdian Setiadi, menjelaskan bahwa rencana pembongkaran JPO tersebut sebenarnya telah disiapkan sejak lama. Saat ini, seluruh proses administrasi terkait aset telah rampung dan jembatan tersebut secara resmi telah menjadi milik Pemerintah Kota Bandung.
Menurutnya, tahapan penilaian aset atau appraisal telah selesai dilakukan, termasuk proses lelang pembongkaran yang pemenangnya telah ditetapkan. Hasil penilaian aset tersebut nantinya akan disetorkan sepenuhnya ke kas daerah Pemerintah Kota Bandung.
Pembongkaran dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembangunan depo BRT di kawasan Terminal Cicaheum. Keberadaan JPO dinilai berpotensi menghambat ruang gerak kendaraan, terutama armada bus listrik berukuran besar yang akan beroperasi di masa mendatang.
Sebelum pekerjaan dimulai, Dishub Kota Bandung terlebih dahulu menggelar apel kesiapan serta rapat teknis bersama sejumlah pihak terkait guna memastikan proses pembongkaran berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Proses pembongkaran diawali dari bagian jembatan yang berada di dalam area terminal. Selanjutnya, dua unit crane dikerahkan untuk mengangkat badan JPO dari atas jalan dan memindahkannya ke dalam kawasan terminal untuk dilakukan pembongkaran lebih lanjut.
Selama proses berlangsung, rekayasa lalu lintas diterapkan untuk meminimalkan kepadatan kendaraan. Arus lalu lintas dari arah timur dialihkan masuk melalui area Terminal Cicaheum sebelum kembali keluar melalui pintu terminal.
Pekerjaan pembongkaran dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan ditargetkan rampung sebelum waktu salat Subuh atau sekitar pukul 03.30 WIB. Nilai appraisal aset JPO tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp18 juta hingga hampir Rp19 juta dan seluruh hasilnya akan menjadi pemasukan bagi kas daerah Pemerintah Kota Bandung.
Dishub Kota Bandung juga memastikan belum memiliki rencana pembangunan JPO pengganti dalam waktu dekat. Hal itu karena keberadaan jembatan penyeberangan baru dikhawatirkan kembali mengganggu operasional dan manuver armada BRT di kawasan tersebut.
Sebagai solusi sementara bagi pejalan kaki, pemerintah akan menyediakan fasilitas penyeberangan berupa zebra cross. Selain itu, median jalan pada titik tertentu akan dibuka agar masyarakat tetap dapat menyeberang dengan aman dan nyaman.
