Infobandungnews – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung terus melakukan penertiban terhadap bangunan liar (bangli) yang digunakan untuk aktivitas penjualan minuman beralkohol. Sejak Januari hingga November 2026, tercatat lebih dari 50 kios atau bangunan liar yang telah dibongkar.
Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengungkapkan bahwa sebagian besar bangunan yang menjadi sasaran penertiban merupakan tempat usaha penjualan minuman keras.
“Lebih dari 50 kios yang kami bongkar, bangli (bangunan liar) minol (minuman beralkohol),” kata Bambang saat ditemui di Balai Kota, Selasa (13/11/2026) lalu.
Ia menjelaskan, penindakan tersebut juga menyasar sejumlah lokasi di wilayah Cibiru. Di kawasan itu, puluhan bangunan liar turut menjadi objek penertiban karena sebagian besar berkaitan dengan aktivitas perdagangan minuman beralkohol.
“Kebanyakan miras. Tapi, kalau bangli, ya banyak kan ribuan bangli. Yang mirasnya saja lebih dari 50 bangli. Kemarin saja belum ditambah yang kurang lebih 48 bangli yang ada di Cibiru. Itu kan kebanyakan dari minol juga di sana,” kata Bambang.
Penertiban Bangunan Liar di Wilayah Kecamatan
Bambang menyampaikan bahwa upaya penataan bangunan liar kini semakin digencarkan melalui koordinasi di tingkat kewilayahan. Sejumlah kecamatan yang tengah melakukan langkah tersebut di antaranya Bandung Kidul dan Cibeunying Kidul.
Ia menekankan bahwa proses penertiban harus mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis tanpa mengesampingkan ketegasan dalam menegakkan aturan.
Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kota Bandung akan memberikan dukungan tenaga personel guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
“Kami dari Satpol PP hanya akan mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan kewilayahan. Jadi, mereka yang melakukan edukasi, sosialisasi, menciptakan kondusivitas pemahaman kepada para pemilik bangli di sana. Nah, jadi Satpol sekarang hanya akan mendukung kegiatan yang akan dilakukan dari kewilayahan itu saja,” katanya.
Lebih lanjut, Bambang menyebut jumlah bangunan liar yang telah ditangani di Kota Bandung mencapai ribuan unit. Kendati demikian, kebijakan penataan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghentikan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kami sudah (tertibkan) ribuan (bangli),” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan usaha perdagangan, sepanjang aktivitas tersebut dilakukan sesuai fungsi kawasan dan ketentuan yang berlaku.
Pedagang kaki lima (PKL), misalnya, masih diperbolehkan berjualan dengan kewajiban menjaga kebersihan lokasi. Setelah selesai berdagang, pedagang harus memastikan tempat berjualan kembali bersih serta tidak meninggalkan lapak atau bangunan permanen maupun semipermanen.
Ketentuan tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Aturan itu juga mengatur pembatasan waktu penggunaan lokasi berdagang, yakni maksimal 12 jam dan tidak diperkenankan beroperasi selama 24 jam penuh.
“Inilah yang menjadi acuan kami bahwa kami tetap memberikan kepada para pedagang itu untuk berjualan, cuma ya harus pada tempatnya,” kata Bambang.
Pengawasan Tempat Pijat dan Penataan Reklame
Selain menertibkan bangunan liar dan mengatur aktivitas PKL, Satpol PP Kota Bandung turut memperkuat pengawasan terhadap sejumlah tempat usaha yang diduga menyalahgunakan peruntukannya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah usaha tempat pijat yang dicurigai menjadi lokasi praktik prostitusi. Satpol PP pun melakukan pembinaan dan sosialisasi agar kegiatan usaha tersebut tidak melanggar ketentuan hukum.
“Termasuk terus terang saja kami sekarang sedang mengedukasi tentang masalah tempat-tempat pijat agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan prostitusi,” katanya.
Di sektor penataan kota, Satpol PP juga akan berkolaborasi dalam penertiban sejumlah titik reklame yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan transportasi publik Bus Rapid Transit (BRT).
Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur transportasi sekaligus menata keberadaan media reklame agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Rencananya kami, penertiban tentang masalah reklame itu, bagaimana agar mempercepat pembangunan BRT lebih lancar. Kenapa? Karena ada beberapa reklame yang perlu dikoordinasikan untuk segera bisa ditertibkan,” katanya.
