Infobandungnews – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola, efisensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ini menjadi momentum konsolidasi awal jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan dan langkah strategis pelaksanaan program ke depan.
Kepala BGN Nanik S. Deyang, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan dampak yang optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi dapur yang telah beroperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik.
Menurut Nanik, penataan pelaksanaan program juga dilakukan untuk menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai daerah.
“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelasnya.
Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program.
BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, dan berbagai pihak lainnya yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perluasan layanan MBG di wilayah yang membutuhkan.
Dalam kesempatan yang sama, Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama dalam proses konsolidasi yang saat ini dilakukan BGN.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur. Menurutnya, tata kelola yang baik harus dibangun melalui sistem yang kuat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.
Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai kelompok strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.***
