Infobandungnews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menggulirkan proyek penataan ulang plaza depan Gedung Sate dengan nilai anggaran sekitar Rp15 miliar. Proyek ini dirancang untuk menyatukan kawasan Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu menjadi satu kesatuan ruang publik, sekaligus mempertegas perannya sebagai simbol pusat pemerintahan.
Program ini merupakan bagian dari gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menargetkan area depan Gedung Sate dapat difungsikan sebagai lokasi upacara kenegaraan di masa mendatang.
Sejak awal April 2026, sejumlah perubahan fisik mulai terlihat di lokasi. Area taman hijau yang selama ini menjadi ciri khas mulai dibongkar untuk membuka ruang yang lebih luas. Selain itu, pembongkaran ubin dan batu alam juga dilakukan, disertai pencabutan tanaman sebagai bagian dari penataan ulang kawasan.
Di tengah proses tersebut, perhatian publik sempat tertuju pada keberadaan Batu Prasasti Sapta Taruna yang memiliki nilai historis sebagai simbol Hari Bakti Pekerjaan Umum. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Mas Adi Komar, memastikan bahwa prasasti tersebut tetap akan diperhatikan dalam proses penataan.
Ia menjelaskan bahwa proyek revitalisasi dijadwalkan berlangsung dari 8 April hingga 6 Agustus 2026 dan akan dilaksanakan secara sistematis serta terbuka. Penataan juga mencakup berbagai aspek, seperti integrasi kawasan Gedung Sate dan Gasibu, pembenahan koridor Jalan Diponegoro, serta pengembangan ruang terbuka publik yang mengangkat budaya Jawa Barat. Total area yang ditata mencapai 14.642 meter persegi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai revitalisasi ini penting karena selama ini Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan dinilai kurang menonjol, tertutup oleh bangunan tinggi di sekitarnya. Melalui proyek ini, Gedung Sate diharapkan kembali menjadi titik utama yang merepresentasikan identitas Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut kebijakan tersebut telah melalui kajian teknokratis dan bertujuan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa kawasan ini akan dikembangkan sebagai ruang publik terintegrasi yang memperkuat nilai simbolisnya.
Dalam jangka panjang, Dedi Mulyadi berencana memindahkan pelaksanaan upacara kemerdekaan ke halaman depan Gedung Sate. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai representatif dan kewibawaan pusat pemerintahan.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat juga telah melakukan pemugaran pilar di area luar Gedung Sate dengan anggaran Rp3,9 miliar melalui APBD Perubahan. Proyek tersebut dilakukan tanpa mengganggu pelayanan publik dan bertujuan memperbaiki infrastruktur yang telah lama tidak diperbarui.
Selain aspek fisik, pemugaran juga mengusung nilai kearifan lokal melalui penerapan konsep arsitektur Candi Bentar khas Jawa Barat. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat identitas Gedung Sate, tidak hanya sebagai kantor pemerintahan, tetapi juga sebagai ikon budaya daerah.***
