Infobandungnews – Rancaekek. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat, H. Saeful Bachri, S.H., M.A.P., menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan tidak hanya memastikan setiap program berjalan sesuai aturan, tetapi juga mengawal agar anggaran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Hal tersebut disampaikan Saeful Bachri saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 di Resto Ayam Goreng Kampung Abah Yayat, Kampung Depok, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Senin (13/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri peserta dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga Kecamatan Rancaekek, Cicalengka, Cikancung, dan Nagreg itu menjadi wadah dialog antara masyarakat dengan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan yang dihadapi di daerah.
Berbagai isu strategis mengemuka dalam diskusi tersebut, mulai dari akurasi data penerima bantuan sosial, meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), pelayanan publik, hingga pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Bandung.
Pak Otang, tokoh masyarakat, mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara masyarakat dan anggota legislatif. Menurutnya, forum seperti ini penting agar aspirasi masyarakat dapat didengar secara langsung sekaligus memberikan pemahaman mengenai tugas DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam paparannya, Saeful Bachri menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD selain pembentukan peraturan daerah dan penganggaran. Menurutnya, pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan seluruh kebijakan, program pembangunan, penggunaan anggaran, dan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Fungsi pengawasan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, tetapi memastikan setiap program berjalan sesuai aturan, anggaran digunakan secara bertanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Saeful juga menyoroti pentingnya pembaruan data sosial ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dalam waktu singkat, terutama akibat gelombang PHK yang berdampak pada menurunnya kemampuan ekonomi keluarga.
Menurutnya, pemerintah harus rutin melakukan validasi data agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat masuk dalam basis data penerima program bantuan pemerintah.
“Sensus ekonomi harus menjadi momentum untuk memperbaiki data masyarakat. Jangan sampai ada warga yang sudah kehilangan pekerjaan, tetapi masih tercatat sebagai masyarakat mampu sehingga tidak mendapatkan bantuan yang menjadi haknya,” kata Saeful.
Ia menambahkan, pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga pemerintah daerah harus aktif memperbarui data agar berbagai program perlindungan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Saeful Bachri juga menyampaikan bahwa pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran bantuan sosial melalui APBN dengan nilai yang sangat besar untuk Jawa Barat. Karena itu, menurutnya, kualitas data menjadi faktor utama agar anggaran tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Jika data akurat, bantuan akan tepat sasaran. Sebaliknya, apabila data tidak diperbarui, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru bisa terlewat,” pungkasnya.
