Infobandungnew – Di tengah menyusutnya kapasitas fiskal Provinsi Jawa Barat hingga hampir Rp3 triliun, Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah strategis dengan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun. Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah darurat agar proyek-proyek infrastruktur prioritas tidak terhenti dan mangkrak di tengah jalan.
Pinjaman tersebut difokuskan untuk menjaga keberlanjutan sejumlah proyek besar, seperti Jalur Puncak II, pembangunan underpass, serta jembatan layang (flyover) di berbagai daerah. Dengan ruang fiskal APBD 2026 yang semakin terbatas, opsi pinjaman dinilai sebagai solusi realistis guna mempertahankan laju pembangunan.
Dedi menegaskan, pengajuan pinjaman ini dilakukan secara terbuka karena kondisi fiskal daerah yang kehilangan hampir Rp3 triliun. Meski demikian, ia memastikan pinjaman tersebut tidak akan menjadi beban jangka panjang. Target pelunasan ditetapkan paling lambat tahun 2030 dan dibatasi hanya selama masa kepemimpinannya.
Skema pembiayaan dirancang melalui kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank BJB. Pola ini dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank daerah sekaligus memastikan pendanaan tetap terukur dan terkendali.
Dari sisi legislatif, DPRD Jawa Barat menyatakan telah menerima surat resmi pengajuan tersebut. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyebut pinjaman daerah sebagai opsi rasional ketika pendapatan tak mampu menutup kebutuhan program yang telah disepakati bersama. Ia juga menegaskan langkah ini tetap mengacu pada arahan Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan APBD 2026 di tengah tekanan likuiditas.
Saat ini, rencana pinjaman Rp2 triliun masih berada pada tahap komitmen resmi antara eksekutif dan legislatif. Proses pencairan baru akan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan mekanisme pengawasan dipastikan siap. Tujuan utamanya satu: memastikan roda pembangunan Jawa Barat tetap bergerak dan proyek strategis tidak berhenti di tengah jalan.***
