Dedi Mulyadi Minta Kepsek Se-Jabar Serahkan Ijazah yang Ditahan, Tunggakan Akan Diselesaikan

- Jurnalis

Selasa, 21 Januari 2025 - 20:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi (foto Kompas.com)

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi (foto Kompas.com)

Infobandungnews.com – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, meminta seluruh kepala sekolah mulai SD hingga SMA di Provinsi Jawa Barat tidak menahan ijazah atau surat tanda tamat belajar siswa yang telah lulus. Dia menginstruksikan sekolah segera menyerahkan ijazah tersebut. “Apabila sampai saat ini ada siswa yang sudah lulus, tapi ijazahnya belum diberikan, mohon segera diserahkan kepada para siswa,” jelas Dedi, Selasa (21/1/2025).

Pernyataan Dedi juga disampaikan dalam akun TikTok miliknya, Kang Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi ijazah sangat penting untuk perjalanan hidup dan kariernya kedepan.

Dedi kemudian menyinggung masalah tunggakan biaya pendidikan yang sering menjadi alasan tertahannya ijazah siswa. Dia meminta pihak sekolah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

“Apabila ada tunggakan yang ditimbulkan, silakan segera disusun tunggakannya dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan bapak ibu (kepala sekolah) semua mengenai kewajiban siswa tersebut,” jelasnya. Dedi tidak ingin masalah finansial menjadi penghalang siswa mendapatkan hak mereka berupa ijazah.

Baca Juga :  Dekatkan Diri Dengan Warga, Polsek Baleendah Gelar Jumat Curhat di Masjid Jami Nurul Hikmah

Dilansir dari Kompas.com , sebagai langkah konkretnya, Dedi menyampaikan, dirinya akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan kota dan kabupaten se-Jawa Barat, besok, Rabu (22/1/2025).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas secara mendalam permasalahan ijazah yang tertahan dan tunggakan biaya pendidikan di sejumlah sekolah.

“Kami ingin mendengar langsung dari Dinas Pendidikan mengenai kendala yang dihadapi dan mencari solusi terbaik agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan. Ini adalah langkah awal untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tambah Dedi.

Baca Juga :  Ormas Garis Pencopot Label Gereja di Tenda Bantuan Cianjur Diperiksa Polisi

Menurutnya, kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Jawa Barat dalam menghormati dunia pendidikan dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah menyelesaikan pendidikan mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi siswa yang tertahan masa depannya karena alasan keuangan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua,” katanya.

Dedi Mulyadi Kecewa 2 Hal Ini Dedi juga meminta kepala UPTD di seluruh Jawa Barat untuk segera berkoordinasi dengan kepala sekolah guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.

“Hatur nuhun atas perhatian dan kerja sama semua pihak. Semangat untuk Jawa Barat, maju bersama untuk Indonesia yang istimewa!”

Sumber : Kompas.com

 

Berita Terkait

Audit BPK Bongkar Masalah Dana Hibah Keagamaan Di Tasikmalaya, Pemprov Jabar Ambil Langkah Tegas
Saeful Bachri : Ketahanan Keluarga Dan Ketahanan Pangan Tidak Bisa Dipisahkan
Pemprov Jabar Hapus Dana Hibah Ke Ponpes, Sekda Jabar Ungkap Alasannya
SEKDA JABAR BANTAH EFISIENSI UNTUK KEGIATAN LEMBUR PAKUAN
Saeful Bachri : Pembangunan Ketahanan Keluarga Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur
Organda, Kebijakan Gubernur Belum Menyentuh Pegusaha Atau Pemilik Angkot.
Eiger Camp Situ Lembang Bandung Disegel, Dedi Mulyadi akan Kaji Ulang
Jelang Idul Fitri, Saeful Bachri Gandeng Bapanas Gelar Pasar Murah Di Kabupaten Bandung

Berita Terkait

Selasa, 29 April 2025 - 11:48 WIB

Audit BPK Bongkar Masalah Dana Hibah Keagamaan Di Tasikmalaya, Pemprov Jabar Ambil Langkah Tegas

Minggu, 27 April 2025 - 13:54 WIB

Saeful Bachri : Ketahanan Keluarga Dan Ketahanan Pangan Tidak Bisa Dipisahkan

Jumat, 25 April 2025 - 07:22 WIB

Pemprov Jabar Hapus Dana Hibah Ke Ponpes, Sekda Jabar Ungkap Alasannya

Sabtu, 12 April 2025 - 19:25 WIB

Saeful Bachri : Pembangunan Ketahanan Keluarga Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur

Kamis, 3 April 2025 - 06:20 WIB

Organda, Kebijakan Gubernur Belum Menyentuh Pegusaha Atau Pemilik Angkot.

Berita Terbaru