Infobandungnews.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana hibah ke lembaga keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya. Dana hibah ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dengan nilai total mencapai hampir Rp 30 miliar.
Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Ade Sapari, dugaan korupsi ini muncul berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Audit tersebut menemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaan belanja hibah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya.
“Program hibah keagamaan ini sekitar Rp 30 miliar, terdiri dari Rp 28,89 miliar dalam anggaran murni dan bertambah menjadi Rp 29,96 miliar dalam anggaran perubahan,” ujar Kombes Ade pada Jumat (25/4/2025).
Dana hibah tersebut disalurkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Total ada 40 lembaga keagamaan yang menjadi penerima hibah. Namun, hasil audit menunjukkan bahwa tujuh penerima hibah belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dengan nilai total Rp 550 juta. Selain itu, satu lembaga tercatat tidak mengajukan pencairan dana, yang menyebabkan sisa anggaran sebesar Rp 50 juta tidak terserap.
Baca Juga : Temu Bisnis OPOP 2022 Raup Transaksi Rp42,1 Miliar, Ridwan Kamil Dorong Pesantren Go GlobalBekasi – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi membuka kegiatan Temu Bisnis dan Pameran One Pesantren One Product (OPOP) 2022 yang digelar di Pondok Pesantren An-Nur, Kota Bekasi, Senin (28/11/2022). Kegiatan tersebut mencatatkan capaian transaksi ekonomi yang signifikan, dengan total nilai mencapai Rp42,1 miliar, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Dinas KUK) Provinsi Jawa Barat. Ridwan Kamil, yang akrab disapa Kang Emil, menyampaikan bahwa kegiatan temu bisnis ini melibatkan puluhan mitra pembeli dari berbagai sektor. “Tercatat ada 77 mitra pembeli yang menjalin kerja sama dengan produk-produk unggulan pesantren,” ujar Kang Emil. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga mengumumkan pondok pesantren terbaik tingkat provinsi dalam Program OPOP 2022, yaitu: Pondok Pesantren PERSIS 259 Kabupaten Bandung, Pesantren Binaul Ummah Kabupaten Kuningan, dan Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Kang Emil menjelaskan, pesantren yang meraih juara tingkat provinsi tidak hanya mendapatkan dukungan permodalan, tetapi juga kesempatan untuk mengikuti pameran produk di luar negeri sebagai langkah strategis memperluas akses pasar internasional. “Pesantren terbaik kami fasilitasi untuk ikut pameran ke luar negeri agar produk OPOP bisa menembus pasar global. Tahun 2022 ini, tiga peserta terbaik juga memperoleh hadiah masing-masing total Rp400 juta,” ungkapnya. Menurutnya, program OPOP telah menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi pesantren, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan pesantren. “Alhamdulillah, ekonomi keumatan di Jawa Barat tumbuh sangat baik. Selama empat tahun berjalan, sudah lahir sekitar 2.800 unit usaha baru dari program ini,” tutur Kang Emil. Selain mencatatkan dampak ekonomi, Program OPOP juga telah meraih berbagai penghargaan nasional, di antaranya Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 dan Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020 dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020. “Penghargaan dari pemerintah pusat ini menunjukkan bahwa OPOP bukan hanya inovatif, tetapi benar-benar dibutuhkan dan mampu mengangkat martabat serta kemandirian pesantren di Jawa Barat,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas KUK Jabar Kusmana Hartadji melaporkan bahwa hingga tahun keempat pelaksanaan program, sebanyak 2.844 pesantren telah tergabung dalam ekosistem OPOP. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan 5.000 pesantren bergabung dalam program ini hingga tahun 2023. “Untuk tahun 2023, targetnya ada tambahan 2.156 pondok pesantren. Insyaallah target tersebut bisa tercapai berkat dukungan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, serta seluruh pihak terkait,” ujar Kusmana. Sumber: Humas Jabar
Siapa Saja yang Sudah Dimintai Klarifikasi?
Polda Jabar telah memeriksa 12 orang sebagai bagian dari tahap pengumpulan bahan keterangan dan dokumen. Mereka terdiri dari pejabat Kesbangpol, bagian Kesra, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta perencana dari pemerintah daerah.
Kombes Ade menyatakan bahwa pihaknya juga sedang merencanakan klarifikasi lanjutan terhadap para penerima hibah serta pelengkapan dokumen terkait.
“Meski hanya berstatus sebagai saksi, yang bersangkutan pun tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan secara lengkap dan jujur dalam laporannya ke pihak berwenang,” tegas Ade.
Polda Jabar menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini secara transparan dan akuntabel demi menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
