Infobandungnews – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul pengurangan anggaran pada tahun 2026.
Jika sebelumnya fokus diarahkan pada penambahan jumlah dapur secara besar-besaran, kini pemerintah lebih mengutamakan peningkatan kualitas layanan dapur yang telah beroperasi serta memperluas jangkauan manfaat ke wilayah-wilayah terpencil.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan tersebut dilakukan setelah alokasi anggaran MBG dipangkas dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Pengumuman ini disampaikan sehari setelah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.
Sebelumnya, Dadan telah diberhentikan dari jabatannya oleh Prabowo Subianto.
Menurut Nanik, BGN saat ini tidak lagi berfokus pada target perluasan penerima manfaat hingga 83 juta orang pada 2026. Prioritas utama adalah memastikan dapur MBG yang sudah berjalan memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan yang baik.
Selain itu, pemerintah akan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak dan kelompok masyarakat di daerah terpencil yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Saat ini tercatat lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. BGN juga akan melakukan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi daerah yang telah memiliki kapasitas dapur memadai sehingga pembangunan dapur baru dapat lebih terkendali.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan beban belanja negara di tengah tantangan fiskal yang semakin besar. Untuk menjaga keberlangsungan program, BGN juga membuka peluang kerja sama pendanaan dengan sektor swasta melalui hibah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang diperkenalkan sejak kampanye Pemilu Presiden 2024. Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran sekitar US$15 miliar untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi puluhan juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.
Meski demikian, sejak diluncurkan pada Januari 2025, program tersebut menghadapi berbagai tantangan. Selain memunculkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap defisit anggaran negara, pelaksanaan MBG juga mendapat sorotan akibat sejumlah persoalan tata kelola dan pengawasan.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan BGN menjadi salah satu tantangan terbaru bagi program tersebut. Di sisi lain, sejumlah kejadian keracunan makanan turut menimbulkan perhatian publik terhadap aspek pengendalian mutu dan keamanan pangan.
Berdasarkan data Network for Education Watch, hingga April 2026 sedikitnya 33.000 anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengalihkan fokus dari percepatan ekspansi menuju penguatan kualitas layanan, pengawasan, dan standar keamanan pangan.
