13 Kiai di Jawa Barat Tertipu Modus Program MBG, Aset Pesantren Melayang

- Jurnalis

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infobandungnews – Sebanyak 13 pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Jawa Barat resmi meminta pendampingan hukum ke LBH PP GP Ansor pada Kamis (30/4/2026). Mereka mengaku tertipu oleh pihak yang mengatasnamakan Koperasi Santri Nusantara (Kopsantara) atau Dapur Santri Nusantara (DSN), berkedok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerugian yang diderita para kiai ini tidak sedikit. Setiap pesantren mengaku merugi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan salah satu pengasuh ponpes asal Cirebon, KH Ade Abdurrahman, mengaku terpaksa menjual aset pribadi demi menutupi kerugian itu.

“Saya pribadi sudah menjual mobil dan aset lainnya untuk menutupi biaya. Ini berat sekali,” ujar KH Ade.

Modus penipuan bermula ketika pihak DSN menjanjikan program dapur Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) sebagai mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN). Para pengasuh pesantren diminta mengajukan proposal dengan syarat lahan minimal 400 meter persegi.

Tak berhenti di situ, mereka juga diminta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp1,5 juta dan menandatangani perjanjian commitment fee. DSN kemudian menunjuk kontraktor untuk mulai membangun dapur di area pesantren secara bertahap, dengan janji seluruh biaya konstruksi akan di-reimburse setelah program berjalan.

Baca Juga :  BGN Klarifikasi Motor Listrik Viral: Untuk Operasional Program MBG, Bukan Puluhan Ribu Unit

Namun janji itu tak pernah ditepati. Berbulan-bulan ditunggu, uang pengganti tak kunjung cair. Kantor DSN mendadak pindah dan pengurusnya menghilang.

Nama Baik Pesantren Ikut Tercoreng

Dampak penipuan ini tidak hanya menyentuh kondisi finansial. KH Ade menyebut nama baik kiai dan pesantren kini tercoreng di mata masyarakat sekitar. Warga yang semula berharap bisa bekerja di dapur MBG merasa dikecewakan.

“Kami dari pesantren tercemar di masyarakat, padahal banyak warga berharap bisa bekerja di sana. Sekarang semuanya macet total,” kata KH Ade.

LBH PP GP Ansor kini tengah mengumpulkan bukti untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pengelola lembaga pendidikan agar lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menjual nama program nasional demi keuntungan pribadi.

Berita Terkait

West Java Festival 2026 Siap Digelar di Kabupaten Bogor, Hadirkan Panggung Budaya dan Kreativitas Jawa Barat
Sepak Takraw Sumedang Lampaui Target di Porprov XV Jabar 2026, Raih Medali Perak dengan Atlet Lokal Conggeang
Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah, Seluruh Anak Wajib Mengenyam Pendidikan Formal
Pemprov Jabar Perketat Izin Perumahan di Kawasan Rawan Bencana, Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Desa Pajajar Majalengka Bakal Ditata Menyerupai Lembur Pakuan, Dimulai Maret 2027
Pemprov Jabar Bangun 21 Unit Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Majalengka
Ornamen Bata Merah Jadi Ciri Khas Baru Penataan Ruang Publik Jawa Barat
Shuttle DAMRI Banjar-Pangandaran Segera Beroperasi, Tarif Mulai Rp80 Ribu

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 20:33 WIB

West Java Festival 2026 Siap Digelar di Kabupaten Bogor, Hadirkan Panggung Budaya dan Kreativitas Jawa Barat

Sabtu, 14 November 2026 - 20:23 WIB

Sepak Takraw Sumedang Lampaui Target di Porprov XV Jabar 2026, Raih Medali Perak dengan Atlet Lokal Conggeang

Kamis, 12 November 2026 - 06:51 WIB

Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah, Seluruh Anak Wajib Mengenyam Pendidikan Formal

Senin, 9 November 2026 - 08:12 WIB

Pemprov Jabar Perketat Izin Perumahan di Kawasan Rawan Bencana, Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Senin, 9 November 2026 - 08:03 WIB

Desa Pajajar Majalengka Bakal Ditata Menyerupai Lembur Pakuan, Dimulai Maret 2027

Berita Terbaru