13 Kiai di Jawa Barat Tertipu Modus Program MBG, Aset Pesantren Melayang

- Jurnalis

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infobandungnews – Sebanyak 13 pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Jawa Barat resmi meminta pendampingan hukum ke LBH PP GP Ansor pada Kamis (30/4/2026). Mereka mengaku tertipu oleh pihak yang mengatasnamakan Koperasi Santri Nusantara (Kopsantara) atau Dapur Santri Nusantara (DSN), berkedok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerugian yang diderita para kiai ini tidak sedikit. Setiap pesantren mengaku merugi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan salah satu pengasuh ponpes asal Cirebon, KH Ade Abdurrahman, mengaku terpaksa menjual aset pribadi demi menutupi kerugian itu.

“Saya pribadi sudah menjual mobil dan aset lainnya untuk menutupi biaya. Ini berat sekali,” ujar KH Ade.

Modus penipuan bermula ketika pihak DSN menjanjikan program dapur Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) sebagai mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN). Para pengasuh pesantren diminta mengajukan proposal dengan syarat lahan minimal 400 meter persegi.

Tak berhenti di situ, mereka juga diminta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp1,5 juta dan menandatangani perjanjian commitment fee. DSN kemudian menunjuk kontraktor untuk mulai membangun dapur di area pesantren secara bertahap, dengan janji seluruh biaya konstruksi akan di-reimburse setelah program berjalan.

Baca Juga :  BGN Klarifikasi Motor Listrik Viral: Untuk Operasional Program MBG, Bukan Puluhan Ribu Unit

Namun janji itu tak pernah ditepati. Berbulan-bulan ditunggu, uang pengganti tak kunjung cair. Kantor DSN mendadak pindah dan pengurusnya menghilang.

Nama Baik Pesantren Ikut Tercoreng

Dampak penipuan ini tidak hanya menyentuh kondisi finansial. KH Ade menyebut nama baik kiai dan pesantren kini tercoreng di mata masyarakat sekitar. Warga yang semula berharap bisa bekerja di dapur MBG merasa dikecewakan.

“Kami dari pesantren tercemar di masyarakat, padahal banyak warga berharap bisa bekerja di sana. Sekarang semuanya macet total,” kata KH Ade.

LBH PP GP Ansor kini tengah mengumpulkan bukti untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pengelola lembaga pendidikan agar lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menjual nama program nasional demi keuntungan pribadi.

Berita Terkait

Dedi Mulyadi Serahkan Bantuan PIP di SLBN Cicendo, Pengawasan Dana Pendidikan Diperketat
Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Lewat WhatsApp, Bapenda Jabar Permudah Layanan Digital
Ekonomi Jabar Triwulan I 2026 Tumbuh 5,79 Persen, Lampaui Nasional
RUPST bank bjb 2025: Susi Pudjiastuti Ditunjuk sebagai Komisaris Utama, Dividen Rp900 Miliar Dibagikan
106 Ribu Anak di Jawa Barat Putus Sekolah, Dedi Mulyadi Siapkan Langkah Jemput Bola
Kompensasi Warga Terdampak Revitalisasi Situ Ciburuy Mulai Dicairkan, 58 KK Terima Tahap Awal
Dukungan Mengalir, Sekolah Maung Disiapkan Jadi Terobosan Pendidikan Jabar
Saeful Bachri Serap Aspirasi Warga Cilintung Lewat Program Citra Bakti, Fokus pada Air Bersih dan Infrastruktur Jalan

Berita Terkait

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:36 WIB

13 Kiai di Jawa Barat Tertipu Modus Program MBG, Aset Pesantren Melayang

Sabtu, 9 Mei 2026 - 09:09 WIB

Dedi Mulyadi Serahkan Bantuan PIP di SLBN Cicendo, Pengawasan Dana Pendidikan Diperketat

Rabu, 6 Mei 2026 - 16:05 WIB

Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Lewat WhatsApp, Bapenda Jabar Permudah Layanan Digital

Rabu, 6 Mei 2026 - 09:25 WIB

Ekonomi Jabar Triwulan I 2026 Tumbuh 5,79 Persen, Lampaui Nasional

Kamis, 30 April 2026 - 07:40 WIB

RUPST bank bjb 2025: Susi Pudjiastuti Ditunjuk sebagai Komisaris Utama, Dividen Rp900 Miliar Dibagikan

Berita Terbaru

Pendidikan

Pemprov Jabar Siapkan 41 SMA dan SMK Unggulan Sekolah Maung

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:27 WIB

Nasional

BGN Tegaskan Tidak Ada Batas Usia Maksimum untuk Relawan MBG

Sabtu, 9 Mei 2026 - 08:42 WIB