Bagi-bagi Kendaraan Dinas ke Staf, Dedi Mulyadi Minta Mobil Mercedes Diubah Jadi Ambulans Buat Warga

- Jurnalis

Minggu, 23 Februari 2025 - 21:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BAGIKAN MOBIL DINAS - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, setelah acara serah terima jabatan, Jumat (21/2/2025). Ia bagi-bagi mobil dinas.

BAGIKAN MOBIL DINAS - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, setelah acara serah terima jabatan, Jumat (21/2/2025). Ia bagi-bagi mobil dinas.

Infobandungnews.com – Usai dilantik menjadi kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung bagi-bagi sederet kendaraan dinas.

Gubernur Jabar memiliki sederet mobil dinas, namun Dedi Mulyadi hanya akan memakai satu unit saja.

Dedi Mulyadi bahkan membuat satu mobil dinas menjadi mobil laboratorium kesehatan untuk warga.

Adapun deretan mobil dinas tersebut mulai dari Alphard, mobil listri IONIQ, Camry, Crown, Mercedes Benz Sprinter, sampai motor BMW dan Royal Enfield serta Honda CBR.

Ia pun langsung memberikan motor tersebut kepada Dinas Perhubungan untuk keperluan patroli.

“Ini enggak mungkin saya pakai, kira-kira cocoknya untuk apa? Dishub,” ujar Dedi, seperti dilansir dari tayangan di kanal YouTube miliknya.

“Patroli bantu polisi agar tidak macet di Jawa Barat. Ubah menjadi motor dinas,” imbuhnya, Sabtu (22/2/2025).

Selain itu, Dedi juga memberikan motor BMW dan Royal Enfield untuk Satpol PP dan admin pimpinan Gubernur Jabar.

“Satpol PP ada? Bisa operasional dong. Bantuin Pemkot yang pagi-pagi itu, nanti patroli angkut di mobil belakang,” paparnya.

“Royal Enfield untuk admin pimpinan. Bapak mau ini, mau ini? Mana yang nyaman? BMW belum tentu bisa ngurus,” katanya.

Selain itu Gubernur Jabar Demul juga memerintahkan untuk memperbaiki tiga mobil operasional staf.

“Dicat ya, mobil saya tidak boleh baret-baret. Masukin bengkel, tapi jangan sampai biaya bengkel lebih mahal dari mobil baru,” tuturnya.

Paling mengejutkan adalah alih fungsi mobil dinas Gubernur Jabar Mercedes Benz Sprinter.

Dedi meminta agar mobil tersebut diubah.

“Pak Sekda, oleh Bapak nanti alokasikan ubah jadi mobil rumah sakit.”

“Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, kalau perlu bisa mendeteksi kanker, pemeriksaan darah. Ini bisa kan, mobil lab. Tuh gagah.”

“Jadi mobil rumah sakit. Kelengkapannya lengkapi. alokasi hitung berapa,” ujar Dedi, dilansir dari yutube channel KDM.

Ia menekankan, mobil tersebut nantinya akan digunakan oleh masyarakat.

Ia menekankan, mobil tersebut nantinya akan digunakan oleh masyarakat.

Baca Juga :  Anggota DPRD Jabar, Jajang Rohana Menggelar Reses di Kelurahan Manggahang Baleendah

“Jadi Gubernur punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya, buat warga. Kasihan diam saja jarang dipakai, berat,” katanya.

Sementara untuk mobil Crown dan Camry, diberikan pada dinas yang membutuhkan.

“Sudah tua ini, dilelang saja. Tapi dinas masih ada yang mau pakai enggak? Pak Sekda, kasihin ke dinas.”

“Kalau biaya pemeliharaannya tinggi lebih baik lelang. Kasihin dinas yang membutuhkan,” katanya.

Sedangkan dua mobil listrik diberikan pada dinas dan staf.

“Mobil listrik ada dua ya. Kasihin Pak Sekda. Mau di ke siapain? Nanti yang dinas turunin lagi. Mobil listrik boleh lah buat di sini. Buat ibu saja (staf),” ujar Dedi.

Sedangkan Alphard, Dedi memberikannya pada Sekda Jabar Herman Suryatman.

“Alphard Sekda saja. Masih bagus enggak ini? Layak Sekda pakai Alphard? Mobil bapak kasihin,” papar Dedi Mulyadi.

Sedangkan untuk keperluannya sebagai Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi hanya meminta satu mobil Toyota Innova Zenix.

“Tadi ada Innova, itu boleh lah. Jangan terlalu banyak, lieur (pusing), nanti numpuk biaya pemeliharaan, biaya pajak di kita,” pungkas Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi dibuat tercengang saat mengetahui jumlah tenaga ahli di Pemerintah Provinsi Jabar.

Ia menilai jumlah tenaga ahli tak sesuai dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemprov Jabar.

Tenaga ahli Pemprov Jabar diketahui mencapai 1740 orang.

Diketahui bersama bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) melarang kepala daerah terpilih mengangkat staf khusus.

“Yang enggak boleh itu membuat tenaga ahli menggunakan honor perangkat daerah,” ungkap Dedi Mulyadi dalam tayangan di kanal YouTubenya, Rabu (19/2/2025).

Persoalannya, kini Pemprov Jabar masih mempekerjakan ribuan tenaga ahli untuk mengelola jaringan informasi teknologi.

“Masih ada status tenaga ahli yang mengelola jaringan IT. Itu gimana?” tanya Dedi ke Sekda Pemprov Jabar, Herman Suryatman.

“Kan kita masih perlu mereka karena dia mengoperatori kegiatan sistem IT Pemprov, bagaimana mengalihkannya?” imbuhnya.

Baca Juga :  Imbas Moeldoko Ajukan PK, Ratusan Kader Demokrat Geruduk PN Bale Bandung

Herman menerangkan bahwa kini sedang melakukan analisis jabatan dan analisa beban kerja.

“Kemudian baru bisa kami mapping. Dengan memanfaatkan ASN yang ada, berapa sih kebutuhan tenaga ahli?” papar Herman.

“Bisa enggak? Pak Sekdanya pinter, profesor, masak ASN Provinsi Jabar cemen, enggak bisa ngerjain IT?” ucap Dedi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa heran dengan jumlah tenaga ahli yang mencapai ribuan. Ia mempertanyakan kerja ASN. (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

Walau begitu, Herman menekankan banyak juga ASN yang baik dalam bekerja.

“Banyak yang bagus. Bisa, walaupun kami harus membuka diri ada juga kekurangan,” ujar Herman.

“Misalnya untuk engineer, kita membuhtuhkan tenaga yang bisa memanfaatkan AI. Tapi untuk yang lain ada,” lanjutnya.

Herman Suryatman merinci, terdapat 1740 tenaga ahli yang menyerap anggaran sampai Rp101 miliar.

Tenaga ahli di Pemprov Jabar terbagi menjadi tiga:

-Tenaga ahli untuk perangkat daerah 1687 menyerap Rp93 miliar

-Ad hoc seperti badan pengelola 29 orang menyerap anggaran Rp4,6 miliar

-Komisi informasi daerah 24 orang menyerap Rp3,1 miliar

Herman Suryatman menerangkan, 1740 tenaga ahli tidak semua full bekerja selama 12 bulan.

“Tidak 12 bulan semuanya, ada yang hanya 6 bulan, 3 bulan. Tapi kontraknya ada 1600,” kata Herman.

Sedangkan ASN di Pemprov Jabar di luar guru ada sebanyak 10 ribu orang.

“Terus yang 10 ribu apa kerjanya? Itu digajinya apa itu? Riap hari kerjanya?” tanya Dedi.

Dedi Mulyadi berkelakar, ASN yang tidak produktif sebaiknya bekerja di rumah agar tidak menambah beban pemerintah.

“ASN tidak punya produktif bekerja, ASN yang datang duduk ngobrol tapi dapat tunjangan kinerja, lebih baik diam di rumah.”

“Karena datang ke kantor pun menambah beban pemerintah,” tutur Dedi.

Walau begitu, Herman Suryatman menekankan bahwa tidak semua ASN seperti itu.

Banyak pula ASN yang memiliki keahlian.

“Tidak semua pada umumnya, paling tidak untuk mengoperasikan laptop, Power Point, standar bisa,” ujar Herman.

“Yang dibutuhkan tukang sapu, macul, tembok, listrik, supaya Jabar tidak berantakan,” timpal Dedi Mulyadi.***

Berita Terkait

13 Korban Tewas Akibat Ledakan di Garut Dibawa ke RSUD Pameungpeuk
Saeful Bachri : Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Petani
Audit BPK Bongkar Masalah Dana Hibah Keagamaan Di Tasikmalaya, Pemprov Jabar Ambil Langkah Tegas
Saeful Bachri : Ketahanan Keluarga Dan Ketahanan Pangan Tidak Bisa Dipisahkan
Pemprov Jabar Hapus Dana Hibah Ke Ponpes, Sekda Jabar Ungkap Alasannya
SEKDA JABAR BANTAH EFISIENSI UNTUK KEGIATAN LEMBUR PAKUAN
Saeful Bachri : Pembangunan Ketahanan Keluarga Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur
Organda, Kebijakan Gubernur Belum Menyentuh Pegusaha Atau Pemilik Angkot.

Berita Terkait

Senin, 12 Mei 2025 - 18:38 WIB

13 Korban Tewas Akibat Ledakan di Garut Dibawa ke RSUD Pameungpeuk

Minggu, 4 Mei 2025 - 20:39 WIB

Saeful Bachri : Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Petani

Selasa, 29 April 2025 - 11:48 WIB

Audit BPK Bongkar Masalah Dana Hibah Keagamaan Di Tasikmalaya, Pemprov Jabar Ambil Langkah Tegas

Minggu, 27 April 2025 - 13:54 WIB

Saeful Bachri : Ketahanan Keluarga Dan Ketahanan Pangan Tidak Bisa Dipisahkan

Jumat, 25 April 2025 - 07:22 WIB

Pemprov Jabar Hapus Dana Hibah Ke Ponpes, Sekda Jabar Ungkap Alasannya

Berita Terbaru

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily

Nasional

Lemhanas Minta Aparat Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas

Rabu, 7 Mei 2025 - 16:05 WIB