Infobandungnews – Program pembukaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan lembaga pemasyarakatan mulai menjadi perhatian publik. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menargetkan sedikitnya 36 dapur MBG mulai beroperasi di berbagai lapas pada akhir Mei 2026. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dapur MBG di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang disebut berkaitan dengan yayasan yang memiliki kedekatan dengan petinggi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya lebih difokuskan pada fungsi pembinaan dan rehabilitasi warga binaan, bukan pada aktivitas produksi makanan dalam skala besar.
Sementara itu, Kepala Advokasi Indonesia Corruption Watch, Egi Primayogha, mempertanyakan keterlibatan lapas dalam program tersebut. Ia menduga ada potensi kepentingan pembagian keuntungan dari proyek MBG yang nilainya disebut mencapai Rp335 triliun.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pihaknya menggandeng lapas karena dinilai memiliki sarana yang memadai serta lokasi yang strategis di tengah masyarakat sehingga dapat mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menyampaikan bahwa dari total 70 titik yang direncanakan, sebanyak 36 dapur MBG di area lapas ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Mei 2026.
Program ini akan dijalankan di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan warga binaan sebagai tenaga kerja dapur yang didampingi oleh tenaga profesional.
Seperti apa MBG yang disajikan dari penjara?
Apa alasan BGN membuka dapur MBG di lapas?
Setelah bekerja sama dengan perguruan tinggi, Badan Gizi Nasional kini menggandeng lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk membuka dapur program makan bergizi gratis di dalam penjara.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, beralasan lapas memiliki fasilitas memadai dan berada di tengah masyarakat sehingga bisa menunjang pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Lapas adalah salah satu institusi yang memiliki fasilitas memadai dan ada di tengah masyarakat. BGN merasa terbantu dengan inisiatif yang luar biasa sehingga program bisa berjalan dengan seksama,” ujar Dadan.
Dadan kemudian menyebut bahwa Lapas Sukamiskin, Bandung, menjadi salah satu pionir pelaksanaan MBG. Di sana, uji coba dapur MBG telah dilakukan sejak akhir tahun 2024 dan memulai operasionalnya pada 6 Januari 2025.
Dari situ, Dadan mengklaim melihat dampak positif bagi narapidana yang ikut terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
“Mereka mendapatkan suatu makna kehidupan untuk sesama. Mereka menjadi tidak ragu untuk berbuat untuk masyarakat,” imbuhnya.
Juru bicara BGN, Dian Fatwa, juga memaparkan hal serupa. Dia bilang, pelibatan lapas dan rutan dalam program MBG dalam kerangka pembinaan serta pemanfaatan fasilitas negara yang disebutnya tetap berada dalam pengawasan maupun koordinasi lintas kementerian terkait.
“Dengan standar operasional dan keamanan pangan yang harus dipenuhi,” katanya dalam pesan singkat kepada BBC News Indonesia, Selasa (12/05).
Ada berapa lapas yang bakal disulap menjadi dapur MBG?
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, menyebut sebanyak 36 dapur MBG akan dibangun di lahan lembaga pemasyarakatan.
Puluhan dapur tersebut, klaimnya, siap beroperasi pada akhir Mei 2026.
“Mudah-mudahan akhir Mei jalan. Saat ini ada 18 ditambah 18 lagi, jadi baru 36 dapur sudah dikerjakan, sudah dibangun,” ujar Mashudi.
Namun, dalam jangka panjang, total ada 70 titik lokasi dapur MBG yang bakal disulap di lahan lapas.
Mashudi berkata, BGN tetap membayar biaya sewa lahan yang disebutnya masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Dia (BGN) membayar PNBP, sewa tanahnya harus bayar,” ungkapnya.
Selain menyediakan lahan, Ditjenpas juga melibatkan narapidana sebagai pekerja dapur MBG.

Dari total 46 pekerja di setiap dapur, sebanyak 20 orang berasal dari warga binaan dan sisanya tenaga profesional.
Dia kemudian menjelaskan progres pembangunan dapur-dapur MBG itu telah mencapai 90%.
Lokasinya tersebar di sejumlah daerah seperti Sumatra, Sulawesi, Kalimantan Selatan, hingga Bengkulu.
Bagaimana operasional dapur MBG di Lapas Sukamiskin?
Mengenakan seragam serba hitam, sarung tangan, hairnet, topi, dan masker, sejumlah pria bertato di lengannya sedang memasak beberapa menu: nasi, mi bihun sayur, ayam bumbu, tempe goreng.
Mereka lalu membagi-bagi tiap potongan lauk pauk itu sesuai takaran ke dalam ompreng yang disusun rapi.
Itu adalah penampakan sehari-hari di dapur MBG Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. Dapur yang terletak di dalam area lapas ini, dulunya dipakai sebagai tempat pengembangbiakkan jamur tiram.
Proses pembangunannya, mulai dari persiapan hingga perlengkapan memasak memakan waktu setidaknya lima bulan lebih. Tapi selain dapur, di area ini juga terdapat ruang laundry dan konveksi.
“Jadi posisi (dapur MBG) memang di dalam lapas dan tentu dapur berdiri sendiri, enggak digabung dengan dapur yang memang khusus menangani makanan untuk warga binaan. Jadi terpisah,” Kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, Senin (11/05).
Kusnali menjelaskan, pada awal-awal beroperasi, dapur MBG Lapas Sukamiskin menyalurkan 3.500 porsi makanan per hari ke 17 sekolah dan posyandu.
Tapi, seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di Kota Bandung, dapur Lapas Sukamiskin kini hanya melayani lima sekolah dan satu puskesmas di Kecamatan Arcamanik. Jumlah penerimanya 1.698 porsi per hari.
Bagaimana akhirnya lapas bisa terlibat, Kusnali bercerita semua dimulai dari adanya informasi soal adanya kebutuhan pendirian SPPG di lingkungan sekitar lapas.
Bersama yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), pihak lapas kemudian berkoordinasi dengan BGN.
Menurut data ICW, yayasan ini terafiliasi dengan Relawan Muda Prabowo-Gibran, Balai Dewan Pakar Prabowo, dan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada perhelatan Pilpres 2024.
Pembina dari yayasan ini, menurut ICW, adalah Hanief Adrian. Pada 2024, dia merupakan Sekretaris Jenderal Relawan Muda Prabowo-Gibran (RMPG).
Selain itu, pimpinan lain yayasan ini adalah Glory Harimas Sohombing yang menjabat sebagai koordinator Balai Dewan Pakar Prabowo.
“Dan tentu kami berkoordinasi dengan BGN dan ternyata di Sukamiskin ini pas untuk didirikan SPPG karena memang penerima manfaatnya ada,” ucapnya.

Mengenai IFSR, Kusnali mengklaim pihaknya sudah kerjasama dengan yayasan itu dalam hal konveksi. IFSR kemudian merambah pengolahan makanan. Dari situlah kemitraan berlanjut dengan pendirian dapur MBG.
“Artinya kalau untuk penyediaan bahan makanan seperti MBG, dia (IFSR) sudah berpengalaman. Itu awal penilaian kami bekerja sama dengan yayasan tersebut,” klaimnya.
Dari pembangunan dapur MBG ini, Kusnali mengakui Lapas Sukamiskin mendapatkan pemasukan dari penyewaan lahan dan bangunan. Tapi, dia tidak menyebutkan nominalnya.
Total ada 45 relawan yang bekerja di dapur MBG Lapas Sukamiskin.
Dari keseluruhan itu, 27 di antaranya adalah narapidana yang klaimnya diseleksi tim penilai. Mereka bertugas di bagian kebersihan hingga juru masak dengan upah sebesar Rp100.000 hingga Rp110.000 per hari.
“(Uang) itu langsung (dikirim) ke rekening mereka. Kalau dapat Rp3 juta dalam satu bulan, kami berikan setengahnya. Setengahnya lagi masuk ke rekening yang bersangkutan…”

“Nanti pada saat mereka bebas, (uang) itu paling tidak jadi bekal untuk modal usaha,” jelas Kusnali.
Namun begitu, untuk menjadi relawan, tidak sembarang narapidana bisa masuk. Ada penilaian dan pertimbangan soal keahlian. Para narapidana pun bisa menolak, sebutnya.
Setelah terpilih, mereka bakal mengikuti pelatihan soal higienitas, sanitasi, sampai cara pengemasan.
“Jadi tidak ada eksploitasi, itu suatu hal yang positif.”
“Dari penilaian kelihatan seseorang itu memang berminat atau tidak. Karena tim penilai dilakukan oleh para asesor yang memiliki keahlian. Jadi kami memastikan betul narapidana yang direkrut sesuai.”
Selama setahun lebih berjalan, Kusnali juga mengklaim tidak pernah ada kasus keracunan makanan maupun penolakan dari penerima manfaat.***
Sumber : BBC News









