Infobandungnews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman membantah pemberitaan yang menyebut efisiensi anggaran dialokasikan untuk keperluan Lembur Pakuan yang dikenal sebagai kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
” Itu keliru dan tidak benar. Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel,” ujar Herman dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).
Herman menegaskan, bahwa pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dilakukan secara akuntabel dan efisien sesuai aturan pengelola keuangan daerah.
Efisiensi dan alokasi anggaran APBD 2025, kata dia, sudah sesuai dengan yang diamanatkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami melakukan efisiensi sangat signifikan mencapai Rp.5,1 triliun dan prosesnya langsung dipimpin Pak Gubernur. Hasilnya direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi dan misi Kepala Daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional,” katanya.
Dia menerangkan, bahwa realokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan dan sanitasi sebesar Rp3,6 triliun. Kemudian realokasi anggaran untuk pendidikan sebesar Rp1,3 triliun, dan kesehatan sebesar Rp122,9 miliar.
“Penyediaan cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi Rp.35,5 miliar,” kata Herman.
“Termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan, di antaranya penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni hingga penerbitan buku budaya. Lokasinya tersebar di wilayah Jawa Barat,” tambahnya.
Kemudian, untuk kegiatan safari pembangunan, dia menekankan bahwa itu bukan perjalanan dinas atau kunjungan pejabat Pemprov Jabar.
“Ini kegiatan terobosan untuk memberikan layanan gratis jemput bola kepada masyarakat dan malam harinya sosialisasi program pembangunan melalui hiburan seni pertunjukan. Ada tuntunan dan ada juga tontonannya. Lazimnya seni Sunda, menghibur, dan bermakna,” tuturnya.
Selain itu, Herman menjelaskan, untuk biaya perjalanan dinas dipangkas sampai Rp390 miliar atau berkurang sekitar 51 persen dari sebelumnya.
“Pemda Provinsi Jawa Barat terdepan dan tercepat dalam melaksanakan instruksi Bapak Presiden terkait efisiensi ini. Pak Gubernur meminta kami memastikan pelaksanaannya juga yang terbaik untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” ucapnya.
Dia menambahkan, realokasi APBD 2025 disusun secara transparan dan sesuai regulasi, termasuk konsultasi ke Kemendagri sebanyak dua kali, yakni tanggal 7 dan 14 Maret 2025. APBD 2025 telah ditetapkan pada 20 Maret 2025, dan hasil efisiensi dan realokasi ini telah dilaporkan kepada DPRD Jabar sesuai dengan ketentuan pada tanggal 27 Maret 2025.
“Kami sangat transparan bahkan proses pembahasannya di-upload oleh Pak Gubernur di kanal media sosial beliau. Warga pun bisa mengakses struktur pergeseran APBD 2025 dimaksud kapan saja dan dimana saja, di website JDIH Pemda Provinsi Jawa Barat,” tandasnya.
Sumber Kompas.com