Infobandungnews – Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bersama Kementerian Pekerjaan Umum menyetujui alokasi anggaran sekitar Rp220 miliar guna menangani persoalan banjir di sejumlah titik rawan. Kesepakatan ini menjadi langkah percepatan dalam mengatasi banjir yang kerap melanda, khususnya di wilayah Bandung timur.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan banjir yang kerap terjadi, terutama di kawasan Bandung timur.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengatakan alokasi anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti kolam retensi dan normalisasi sungai.
“Sudah disepakati sekitar Rp220 miliar dari Kementerian PU untuk penanganan banjir, termasuk pembangunan kolam retensi di Tegalluar,” kata Dadang di Bandung, Jumat (1/5/2026) dikutip dari Antara.
Apa saja program yang akan dibiayai? Dari total anggaran yang disepakati, sebagian besar akan dialokasikan untuk normalisasi Sungai Cisunggalah dan penanganan titik-titik rawan banjir lainnya. Rinciannya antara lain:
- Sekitar Rp 151 miliar untuk normalisasi Sungai Cisunggalah
- Sekitar Rp 68 miliar untuk penanganan lokasi terdampak banjir lainnya
- Sisa anggaran untuk pembangunan kolam retensi dan infrastruktur pendukung.
Selain itu, pembangunan kolam retensi di kawasan Tegalluar menjadi salah satu prioritas utama sebagai upaya menahan dan mengendalikan limpasan air saat hujan deras.
Mengapa Tegalluar menjadi prioritas? Kawasan Tegalluar dan Bandung timur merupakan wilayah yang sering terdampak banjir. Oleh karena itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan kolam retensi di wilayah tersebut sebagai solusi jangka menengah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung menyebutkan bahwa pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Bupati sudah mengajukan proposal, dan sudah disetujui oleh Pak Menteri PU untuk membangun kolam retensi sebagai solusi pengendalian banjir di kawasan Tegalluar dan Bandung wilayah timur,” tuturnya.
Apa langkah tambahan yang disiapkan? Selain pembangunan kolam retensi, pemerintah juga menyiapkan langkah tambahan berupa peninggian jalan provinsi di kawasan Tegalluar sepanjang sekitar 1 kilometer.
Proyek tersebut direncanakan akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini sebagai bagian dari upaya mengurangi genangan di jalur vital.
Pemkab Bandung juga akan melakukan penataan dan penertiban lahan di kawasan terdampak banjir. Lahan yang tidak memiliki kejelasan pembangunan akan dievaluasi dan dikembalikan sesuai peruntukan tata ruang.
Penanganan tersebut mencakup :
- Lahan Sawah Dilindungi (LSD)
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan fungsi resapan air tetap terjaga.
Bagaimana proses verifikasi lahan dilakukan? Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung akan melakukan verifikasi ulang terhadap lahan yang telah dibebaskan oleh investor.
Proses verifikasi ini diberi tenggat waktu hingga 5 Mei 2026. Pemerintah akan mengevaluasi investor yang tidak memenuhi persyaratan.
“Kita siap melakukan verifikasi ulang, sesuai dengan perintah Pak Bupati. Dan dikasih deadline hingga tanggal 5 Mei, kita akan terus kerja, sehingga nanti apabila ada investor yang tidak memenuhi persyaratan akan kita evaluasi untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan eksisting sekarang,” tuturnya.
Pemkab Bandung menargetkan program penanganan banjir ini dapat mulai direalisasikan pada tahun 2026.
