Infobandungnews – Momentum peringatan Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung menjadi ajang refleksi atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih sekaligus tantangan yang masih harus diselesaikan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Demokrat, M. Akhiri Hailuki, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mensyukuri perkembangan positif daerah, tanpa mengabaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi Ketua DPC Partai Demokrat sekaligua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Saeful Bachri di ruangan fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung usai mengikuti sidang paripurna dalam rangka Hari Jadi ke 385 Kabupaten Bandung. Soreang (29/4/2026).
Menurut Hailuki, usia Kabupaten Bandung yang kini telah mencapai 385 tahun seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas arah pembangunan yang terukur dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Bandung menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal itu terlihat dari menurunnya angka kemiskinan, membaiknya pelayanan kesehatan, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, terkendalinya inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.
“Meski belum sepenuhnya ideal, capaian ini tetap patut disyukuri karena menunjukkan adanya kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat tiga persoalan utama yang perlu mendapat perhatian serius, yakni banjir, pengelolaan sampah, dan ketimpangan pembangunan infrastruktur. Ketiga isu tersebut dinilai sebagai tantangan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini.
Terkait persoalan banjir, Hailuki mengakui adanya perbaikan kondisi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya genangan air dapat bertahan hingga berminggu-minggu, kini banjir cenderung lebih cepat surut. Meski begitu, menurutnya penanganan banjir tetap harus dilakukan secara menyeluruh dari kawasan hulu hingga hilir.
Ia menekankan bahwa persoalan banjir tidak dapat diselesaikan secara instan, melainkan membutuhkan sinergi berbagai pihak melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan masyarakat.
Selain banjir, persoalan sampah juga dinilai semakin mendesak. Kabupaten Bandung disebut memproduksi sekitar 1.500 hingga 1.800 ton sampah per hari, namun baru sekitar 500 ton yang dapat dikelola dengan baik. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya volume sampah yang belum tertangani secara optimal.
Menurut Hailuki, pemerintah daerah perlu menghadirkan langkah cepat atau quick win untuk mengatasi persoalan tersebut, sembari tetap menjalankan program jangka panjang seperti rencana pengolahan sampah menjadi energi di kawasan Legok Nangka.
Ia juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran, serta sektor swasta, untuk menghadirkan inovasi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, Hailuki menyoroti belum meratanya pembangunan jalan dan sarana pendukung di berbagai wilayah Kabupaten Bandung. Menurutnya, selama ini pembangunan infrastruktur belum memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur.
Untuk itu, ia mengusulkan adanya Infrastructure Development Index (IDI) atau Indeks Pembangunan Infrastruktur, sebagai alat ukur untuk memetakan kondisi pembangunan di setiap wilayah secara ilmiah dan berbasis data.
Dengan adanya indeks tersebut, pemerintah dapat mengetahui wilayah mana yang masih tertinggal dan menentukan prioritas pembangunan secara lebih objektif. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus merata dan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan persepsi atau kepentingan jangka pendek.
Selain mengejar pembangunan fisik, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kenyamanan hidup masyarakat melalui Liveability Index. Hal ini diperlukan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar meningkatkan kualitas hidup warga.
Di akhir pernyataannya, Hailuki berharap Hari Jadi ke-385 Kabupaten Bandung menjadi momentum untuk memperbaiki pola pembangunan dan penganggaran daerah. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Yang paling penting bukan sekadar anggaran terserap tinggi, tetapi bagaimana anggaran itu tepat sasaran, tepat manfaat, dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat,” pungkasnya.
