MIRIS…! 36 Anak Ditahan Otoritas Malaysia, Ini Yang Akan Dilakukan Dede Yusuf

- Jurnalis

Minggu, 5 Februari 2023 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terkait 36 anak ditahan otoritas Malaysia Dede  Yusuf akan segera memanggil Kemendikbud Ristek. Pihaknya juga akan koordinasi dengan Komisi I DPR yang menjadi mitra Kementerian Luar Negeri.

Terkait 36 anak ditahan otoritas Malaysia Dede Yusuf akan segera memanggil Kemendikbud Ristek. Pihaknya juga akan koordinasi dengan Komisi I DPR yang menjadi mitra Kementerian Luar Negeri.

Infobandungnews– Sebuah Sanggar Belajar tidak jauh dari Kuala Lumpur digerek dan disegel otoritas Malaysia. Ironisnya, 36 anak Indonesia ikut ditahan.

“Anak-anak Indonesia itu tidak bersalah. Mereka tidak berdosa. Negara harus hadir dan melakukan langkah-langkah darurat,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi kepada Warta Rancage, Minggu (5/2/2023).

Dede menjelaskan, saat dirinya sapa warga di dapil Kabupaten Bandung, dia mendapat telepon dari Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Dubes minta Komisi X DPR ikut cari solusi agar nasib dan masa depan anak-anak Indonesia di Malaysia dalam memperoleh pendidikan tetap terjamin.

Berdasar laporan Dubes, saat ini tercatat 32 Sanggar Belajar di Malaysia. Tempat untuk belajar anak-anak Indonesia di Negeri Jiran itu dibentuk dan dikelola para penggiat pendidikan. Atas dukungan KBRI rencananya akan jadi 50 Sanggar Belajar.

Atas laporan itu, Dede Yusuf mengaku segera memanggil Kemendikbud Ristek. Pihaknya juga akan koordinasi dengan Komisi I DPR yang menjadi mitra Kementerian Luar Negeri.

“Kemendikbud harus mencari solusi dan ada langkah-langkah darurat agar anak-anak Indonesia dapat kembali belajar,” tandas Dede.

Politikus Partai Demokrat ini pernah lima tahun jadi Komisi IX DPR yang menangani ketenagakerjaan. Termasuk masalah pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

“Data tercatat ada 1,7 juta PMI di Malaysia. Sebenarnya bisa dua kali lipat dari itu. Mereka tidak memiliki dokumen resmi. Apa pun masalahnya, anak-anak mereka tidak bersalah. Negeri harus hadir,” tandasnya.

Yg-IBN 001

Berita Terkait

BGN Tegaskan Tak Semua Pegawai dan Relawan SPPG Bisa Diangkat PPPK
Jabar Genjot Konektivitas, 9 Jalan Tol Baru Siap Dibangun Mulai 2026
Dampingi Presiden Resmikan RDMP, Menko AHY Tegaskan Peran Strategis Menuju Kemandirian Energi
PNS, PPPK, atau PPPK Paruh Waktu? Ini Penjelasan Sederhana dari Seorang Guru
Dedi Mulyadi Jelaskan Latar Belakang Penghentian Dana Operasional Masjid Raya Bandung
ASN Pemprov Jabar Terapkan WFH Setiap Kamis Mulai 2026
Purbaya Pastikan Tarif BPJS Kesehatan Tak Berubah Selama Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen
Refleksi Akhir Tahun, Demokrat Kabupaten Bandung Gelar Tasyakuran dan Santunan Anak Yatim

Berita Terkait

Kamis, 15 Januari 2026 - 17:39 WIB

BGN Tegaskan Tak Semua Pegawai dan Relawan SPPG Bisa Diangkat PPPK

Rabu, 14 Januari 2026 - 08:05 WIB

Jabar Genjot Konektivitas, 9 Jalan Tol Baru Siap Dibangun Mulai 2026

Selasa, 13 Januari 2026 - 22:12 WIB

Dampingi Presiden Resmikan RDMP, Menko AHY Tegaskan Peran Strategis Menuju Kemandirian Energi

Selasa, 13 Januari 2026 - 07:30 WIB

PNS, PPPK, atau PPPK Paruh Waktu? Ini Penjelasan Sederhana dari Seorang Guru

Rabu, 7 Januari 2026 - 19:15 WIB

Dedi Mulyadi Jelaskan Latar Belakang Penghentian Dana Operasional Masjid Raya Bandung

Berita Terbaru