MIRIS…! 36 Anak Ditahan Otoritas Malaysia, Ini Yang Akan Dilakukan Dede Yusuf

- Jurnalis

Minggu, 5 Februari 2023 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terkait 36 anak ditahan otoritas Malaysia Dede  Yusuf akan segera memanggil Kemendikbud Ristek. Pihaknya juga akan koordinasi dengan Komisi I DPR yang menjadi mitra Kementerian Luar Negeri.

Terkait 36 anak ditahan otoritas Malaysia Dede Yusuf akan segera memanggil Kemendikbud Ristek. Pihaknya juga akan koordinasi dengan Komisi I DPR yang menjadi mitra Kementerian Luar Negeri.

Infobandungnews– Sebuah Sanggar Belajar tidak jauh dari Kuala Lumpur digerek dan disegel otoritas Malaysia. Ironisnya, 36 anak Indonesia ikut ditahan.

“Anak-anak Indonesia itu tidak bersalah. Mereka tidak berdosa. Negara harus hadir dan melakukan langkah-langkah darurat,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi kepada Warta Rancage, Minggu (5/2/2023).

Dede menjelaskan, saat dirinya sapa warga di dapil Kabupaten Bandung, dia mendapat telepon dari Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Dubes minta Komisi X DPR ikut cari solusi agar nasib dan masa depan anak-anak Indonesia di Malaysia dalam memperoleh pendidikan tetap terjamin.

Berdasar laporan Dubes, saat ini tercatat 32 Sanggar Belajar di Malaysia. Tempat untuk belajar anak-anak Indonesia di Negeri Jiran itu dibentuk dan dikelola para penggiat pendidikan. Atas dukungan KBRI rencananya akan jadi 50 Sanggar Belajar.

Atas laporan itu, Dede Yusuf mengaku segera memanggil Kemendikbud Ristek. Pihaknya juga akan koordinasi dengan Komisi I DPR yang menjadi mitra Kementerian Luar Negeri.

“Kemendikbud harus mencari solusi dan ada langkah-langkah darurat agar anak-anak Indonesia dapat kembali belajar,” tandas Dede.

Politikus Partai Demokrat ini pernah lima tahun jadi Komisi IX DPR yang menangani ketenagakerjaan. Termasuk masalah pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

“Data tercatat ada 1,7 juta PMI di Malaysia. Sebenarnya bisa dua kali lipat dari itu. Mereka tidak memiliki dokumen resmi. Apa pun masalahnya, anak-anak mereka tidak bersalah. Negeri harus hadir,” tandasnya.

Yg-IBN 001

Berita Terkait

Pemprov Jabar Terapkan WFH Kamis, Jumat Tetap Normal; Pemkot Bandung Ikuti Skema Pusat
Saeful Bachri Perkuat Ketahanan Pangan di Arjasari, Program ASRI dan Hilirisasi Jadi Andalan
Relaksasi Syarat Pajak Tanpa KTP Dongkrak Pendapatan, Samsat Pajajaran Lampaui Target
BGN Klarifikasi Motor Listrik Viral: Untuk Operasional Program MBG, Bukan Puluhan Ribu Unit
Penjagaan Warga di Jembatan Cirahong Dihentikan Sementara, Pemdes Tegaskan Tak Ada Pungli
Dedi Mulyadi Nonaktifkan Sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung
Viral Video Distribusi Motor Listrik BGN di Jabar, Pemprov Pastikan Belum Ada Konfirmasi Resmi
Balik Nama Kendaraan Bekas Kini Gratis, Proses Lebih Mudah Tanpa Pinjam KTP Pemilik Lama

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 08:43 WIB

Pemprov Jabar Terapkan WFH Kamis, Jumat Tetap Normal; Pemkot Bandung Ikuti Skema Pusat

Sabtu, 11 April 2026 - 18:46 WIB

Saeful Bachri Perkuat Ketahanan Pangan di Arjasari, Program ASRI dan Hilirisasi Jadi Andalan

Jumat, 10 April 2026 - 08:47 WIB

Relaksasi Syarat Pajak Tanpa KTP Dongkrak Pendapatan, Samsat Pajajaran Lampaui Target

Jumat, 10 April 2026 - 08:33 WIB

BGN Klarifikasi Motor Listrik Viral: Untuk Operasional Program MBG, Bukan Puluhan Ribu Unit

Kamis, 9 April 2026 - 08:06 WIB

Penjagaan Warga di Jembatan Cirahong Dihentikan Sementara, Pemdes Tegaskan Tak Ada Pungli

Berita Terbaru