STNK Mati Dua Tahun Berturut-turut, Data Kendaraan Terancam Dihapus

- Jurnalis

Senin, 29 Desember 2025 - 16:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infobandungnews.com –  STNK yang tidak diperpanjang hingga dua tahun berturut-turut membuat kendaraan dinyatakan tidak sah digunakan di jalan raya. Mengapa demikian? Berikut penjelasan lengkap aturannya.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib diperpanjang setiap lima tahun sekali. Sementara itu, setiap tahun pemilik kendaraan harus melakukan pengesahan dengan membayar pajak tahunan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, STNK akan berstatus tidak aktif atau “mati”.

Kondisi ini menyebabkan pemilik kendaraan dikenai sanksi berupa denda. Namun, konsekuensinya tidak berhenti sampai di situ.

STNK Tidak Aktif Dua Tahun, Data Kendaraan Dihapus

Apabila STNK telah mati dan selama dua tahun berturut-turut sejak masa berlakunya berakhir tidak dilakukan pembayaran pajak, maka data registrasi kendaraan dapat dihapus. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Pasal 74 ayat (2) dijelaskan bahwa penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan apabila pemilik tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah STNK berakhir masa berlakunya. Selanjutnya, Pasal 74 ayat (3) menegaskan bahwa kendaraan yang telah dihapus datanya tidak dapat diregistrasikan kembali.

Baca Juga :  Reformasi Layanan Samsat Jadi Kunci Dongkrak PAD Jabar dari Pajak Kendaraan

Dengan demikian, kendaraan tersebut tidak lagi tercatat dalam sistem registrasi dan identifikasi. Akibatnya, mobil atau sepeda motor tidak memiliki STNK karena datanya sudah dihapus. Padahal, dalam Pasal 68 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi STNK dan pelat nomor.

“Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,” demikian bunyi ketentuan tersebut.

Tiga Tahap Peringatan Sebelum Penghapusan Data

Sebelum penghapusan data dilakukan, terdapat mekanisme peringatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 85. Dalam aturan tersebut, unit pelaksana regident wajib memberikan tiga kali peringatan kepada pemilik kendaraan.

Peringatan pertama disampaikan tiga bulan sebelum penghapusan data. Jika tidak ada tanggapan, peringatan kedua diberikan dalam jangka waktu satu bulan setelah peringatan pertama. Selanjutnya, peringatan ketiga disampaikan satu bulan setelah peringatan kedua apabila pemilik kendaraan tetap tidak memberikan jawaban.

Apabila hingga satu bulan setelah peringatan ketiga tidak ada respons, barulah data registrasi kendaraan tersebut dihapus secara resmi.

Berita Terkait

Koperasi Merah Putih Bakal Dilibatkan dalam Penyaluran Bansos Pemerintah
BSU 2026 Cair Rp900 Ribu, Simak Jadwal, Syarat, dan Cara Cek Penerima Bantuan
Penataan Ruang Dinamis Jadi Kunci Pembangunan Aman dan Mitigasi Risiko Bencana
DPR RI dan Pemerintah Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027
KAI Pastikan Batal Impor KRL Bekas dari Jepang, Pemerintah Siapkan Kereta Baru
Kemenperin Dorong Pemanfaatan FTA untuk Perluas Ekspor Produk Olahan Kakao Indonesia
Saldi Isra Ingatkan Generasi Muda, Penggunaan AI Jangan Sampai Mengikis Kemampuan Berpikir Kritis
ITB Kembangkan Teknologi Rumah Garam di Jeneponto, Dorong Produktivitas dan Kualitas Garam Rakyat

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 07:07 WIB

BSU 2026 Cair Rp900 Ribu, Simak Jadwal, Syarat, dan Cara Cek Penerima Bantuan

Kamis, 12 November 2026 - 06:38 WIB

Penataan Ruang Dinamis Jadi Kunci Pembangunan Aman dan Mitigasi Risiko Bencana

Jumat, 6 November 2026 - 17:09 WIB

DPR RI dan Pemerintah Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

Jumat, 6 November 2026 - 11:26 WIB

KAI Pastikan Batal Impor KRL Bekas dari Jepang, Pemerintah Siapkan Kereta Baru

Rabu, 4 November 2026 - 07:25 WIB

Kemenperin Dorong Pemanfaatan FTA untuk Perluas Ekspor Produk Olahan Kakao Indonesia

Berita Terbaru