Infobandungnews – Perangkat Daerah Kabupaten Bandung mendapat sosialisasi anti korupsi dari KPK RI, melalui Deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, Senin 24 Juli 2023.
Kegiatan sosialisasi tersebut, mengangkat tema penguatan anti korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung dengan Nara sumber (Narsum) tunggal dari KPK RI.
Sosialisasi penguatan anti korupsi di lingkungan Pemkab Bandung tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak diantaranya dari Dadang Risdal Aziz direktur Jamparing institut pemerhati kebijakan pemerintah.
Risdal sapaan akrab direktur Jamparing institut pemerhati kebijakan pemerintah menyambut positif dengan adanya sosialisasi anti korupsi yang dilaksanakan oleh pemkab Bandung.
Risdal menjelaskan, sebagaimana diketahui bahwa perilaku koruptif menjadi bahaya laten dan mengakibatkan kesengsaraan masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung.
Oleh karena itu, kata Risdal, Korupsi harus menjadi musuh bersama di republik ini termasuk di Kabupaten Bandung bukan hanya menjadi domain wilayah Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian, kejaksaan ataupun KPK sebagai lembaga anti rasuah.
“Sudah menjadi rahasia umum bahwa di tataran birokrasi perilaku koruptif sudah seperti kebiasaan, dari mulai hal terkecil sampai yang besar,” kata Risdal saat dihubungi wartawan.
Risdal menjelaskan, banyak prilaku koruptif yang biasa dilakukan jajaran birokrasi, sehingga diperlukan pemahaman dan pengetahuan.
Maka, melalui sosialisasi penguatan anti korupsi tersebut bisa mengantisipasi tindakan koruptif yang diduga menjadi kebiasaan di jajaran birokrasi.
“Seperti tips tanda terima kasih, uang pelicin, penyalahgunaan anggaran, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan mata anggaranya, markup hingga success fee projek yang nilainya sangat fantastis. Semua ini harus diberantas,” jelasnya.
Oleh karena itu, Risdal berharap dari adanya kegiatan tersebut kesadaran seluruh birokrat penyelenggara pemerintahan dapat meningkat dan diimplementasikan secara baik, tegas, lugas.
Sehingga akan terciptanya good governance dimulai dari jajaran birokrasi yang memang menerima dan mengelola uang rakyat, khususnya di pemkab Bandung.
” Korupsi juga bukan hanya berbicara tentang penyelewengan dan penggunaan anggaran, tetapi sangat erat kaitannya dengan praktik kolusi dan nepotisme juga,” tuturnya.
“Korupsi, kolusi dan nepotisme juga harus menjadi concern utama juga, karena biasanya korupsi berawal dari adanya dua kegiatan ini, yakni kolusi dan nepotisme,” sambungnya.
Oleh karena itu, Dadang Risdal menekankan dan berharap Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai orang nomor satu di jajaran Pemkab Bandung harus memberikan contoh dan tauladan kepada seluruh perangkat jajaran birokrasi dan masyarakat.
” Mulai dari pimpinannya dulu lah, sebagai ikon, menghindari perbuatan koruptif, kolutif, nepotisme. Memberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu apabila ada perangkat birokrat yang terindikasi melakukan perbuatan KKN,” tegasnya.
Bupati Bandung harus tegas dalam bertindak agar tidak ada celah, jajaran birokrasi kabupaten Bandung melakukan korupsi.
“Jangan juga menunggu hingga sebuah kasus itu muncul dan menjadi ranah penegak hukum, sikat saja itu, optimalkan perangkat inspektorat, kan bisa juga,” pungkasnya.***
