Jelang Nataru 2026, DPRD Jabar Dorong Penguatan Stabilitas Harga Pangan

- Jurnalis

Sabtu, 20 Desember 2025 - 05:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infobandungnews.com – Menjelang momentum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Saeful Bachri, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia menilai, setiap memasuki periode Nataru, lonjakan harga sejumlah komoditas kerap berulang dan berisiko menurunkan daya beli masyarakat.

Menurut Saeful, kondisi tersebut menuntut kehadiran negara melalui langkah-langkah kebijakan yang konkret, khususnya saat terjadi kenaikan harga signifikan maupun tekanan inflasi di daerah.

“Pemerintah provinsi harus menyiapkan program-program nyata, seperti Gerakan Pangan Murah atau inisiatif serupa yang selama ini sudah berjalan,” ujarnya saat diwawancarai Tribun Jabar, Jumat (19/12/2025).

Ia menjelaskan, program berbasis subsidi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Skema ini dinilai cukup efektif untuk meredam laju kenaikan harga, meskipun dampaknya belum tentu dirasakan secara menyeluruh.

Baca Juga :  Dari 120 Anggota DPRD Jabar Ada Saeful Bachri Lakukan Historical Walk Dari Homan Ke Gedung Merdeka

Lebih lanjut, Saeful menegaskan bahwa esensi dari program tersebut adalah memastikan kehadiran negara ketika masyarakat dihadapkan pada lonjakan harga. “Saat di suatu wilayah terjadi kenaikan harga yang memicu inflasi, negara wajib hadir dan melakukan intervensi,” tegasnya.

Ia menambahkan, intervensi melalui program seperti Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga harga kebutuhan pokok dapat ditekan dan tetap terjangkau bagi warga.

Berita Terkait

Pemprov Jabar Raih Opini WTP ke-15 Kali Secara Berturut-turut dari BPK RI
Dedi Mulyadi Jawab Kritik Pembongkaran PKL di Trotoar Bandung: “Hak Pejalan Kaki Harus Dikembalikan”
Dedi Mulyadi Geram Trotoar Subang Dibongkar Lagi untuk Galian Kabel Fiber Optik
Dedi Mulyadi Pantau Penertiban Kios Di Sukajadi, Pedagang Keluhkan Relokasi Belum Jelas
Pemprov Jabar Hentikan Izin Wisata dan Perumahan di Kawasan Hutan untuk Cegah Bencana
13 Kiai di Jawa Barat Tertipu Modus Program MBG, Aset Pesantren Melayang
Dedi Mulyadi Serahkan Bantuan PIP di SLBN Cicendo, Pengawasan Dana Pendidikan Diperketat
Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Lewat WhatsApp, Bapenda Jabar Permudah Layanan Digital

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 23:38 WIB

Pemprov Jabar Raih Opini WTP ke-15 Kali Secara Berturut-turut dari BPK RI

Jumat, 22 Mei 2026 - 07:27 WIB

Dedi Mulyadi Jawab Kritik Pembongkaran PKL di Trotoar Bandung: “Hak Pejalan Kaki Harus Dikembalikan”

Senin, 18 Mei 2026 - 08:10 WIB

Dedi Mulyadi Geram Trotoar Subang Dibongkar Lagi untuk Galian Kabel Fiber Optik

Rabu, 13 Mei 2026 - 17:33 WIB

Dedi Mulyadi Pantau Penertiban Kios Di Sukajadi, Pedagang Keluhkan Relokasi Belum Jelas

Rabu, 13 Mei 2026 - 16:10 WIB

Pemprov Jabar Hentikan Izin Wisata dan Perumahan di Kawasan Hutan untuk Cegah Bencana

Berita Terbaru