Infobandungnews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangauban di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terpaksa menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya. Penghentian ini terjadi setelah dana operasional sebesar Rp1 miliar lenyap dari rekening lembaga, diduga akibat tindak penipuan digital melalui manipulasi data perbankan.
Dana tersebut sebelumnya diperuntukkan sebagai biaya pengelolaan dapur program MBG, yang merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik.
“Memang betul kejadiannya. Kami tidak dapat melanjutkan operasional karena dana yang tersisa telah habis disalahgunakan pelaku. Kami menilai ini terjadi akibat kelalaian Kepala SPPG,” ujar Pemilik SPPG Pangauban, Hendrik Irawan, saat dimintai keterangan pada Senin (3/11/2025).
Kronologi Kejadian
Peristiwa ini terjadi setelah Kepala SPPG berinisial MC menerima pemberitahuan melalui sistem BNI Direct yang meminta untuk melakukan penggantian kata sandi pada Kamis (31/10/2025). MC kemudian menghubungi layanan chat yang diyakini sebagai kanal resmi BNI. Tidak lama kemudian, seorang individu yang mengaku petugas bank menghubungi dan mengirimkan tautan perubahan kata sandi.
Dalam komunikasi tersebut, MC diminta memberikan sejumlah data sensitif terkait rekening institusi. Karena khawatir rekening akan diblokir, MC mengikuti instruksi tanpa melakukan verifikasi. Usai data diberikan, kontak pihak yang mengaku petugas BNI itu tidak lagi dapat dihubungi.
Saat dilakukan pengecekan saldo melalui akun BNI Direct, dana yang sebelumnya berjumlah sekitar Rp1 miliar telah berkurang drastis dan hanya menyisakan Rp12 juta.
“Padahal akuntan, ahli gizi, dan pegawai lainnya sudah mengingatkan bahwa panggilan seperti itu patut dicurigai sebagai penipuan. Namun peringatan itu tidak dihiraukan, dan akibatnya kami mengalami kerugian besar,” kata Hendrik.
Hilangnya dana tersebut menyebabkan seluruh aktivitas dapur MBG di Pangauban berhenti total. Ribuan porsi makanan yang biasanya diproduksi setiap hari tidak lagi dapat disalurkan akibat ketiadaan biaya.
Hendrik menambahkan, pihaknya telah melaporkan insiden ini kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan diarahkan untuk membuat laporan lanjutan ke Bareskrim Polri. Proses penelusuran dan klarifikasi kini tengah berlangsung, termasuk pemeriksaan terhadap pihak terkait.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BGN untuk meminta arahan mengenai langkah selanjutnya. Untuk sementara operasional dapur dihentikan karena tidak ada anggaran,” pungkasnya.***
