Tak Perlu Bawa BPKB, Dedi Mulyadi Permudah Layanan Pajak Kendaraan di Depok dan Bekasi

- Jurnalis

Selasa, 3 Maret 2026 - 19:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infobandungnews – Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan baru yang memudahkan pelayanan pajak kendaraan bermotor bagi warga Jawa Barat, khususnya di wilayah Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Terhitung mulai Selasa (3/3/2026), masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa BPKB asli maupun salinannya saat melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Dalam pernyataan videonya, Dedi menegaskan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan. Menurutnya, warga kini dapat langsung mengakses layanan pembayaran pajak tanpa harus direpotkan dengan membawa dokumen BPKB.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas layanan publik, sekaligus memberikan kemudahan administrasi kepada masyarakat.

Dorong Pemanfaatan Aplikasi Digital

Selain kebijakan tersebut, Dedi juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan berbasis digital melalui aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran secara daring tanpa perlu datang langsung ke kantor Samsat.

Baca Juga :  KDM Bakal Alokasikan Pajak Kendaraan Untuk Perbaikan Jalan

Dengan sistem digital tersebut, proses administrasi kendaraan bermotor diharapkan menjadi lebih praktis, efisien, dan transparan.

Pajak Dikembalikan untuk Infrastruktur

Dedi turut menyampaikan apresiasi kepada warga Jawa Barat yang dinilai semakin taat dalam memenuhi kewajiban pajak. Ia menyebutkan bahwa peningkatan kepatuhan berdampak pada naiknya pendapatan daerah.

Menurutnya, dana yang terkumpul dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan kembali untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Jawa Barat.

Ia menjelaskan pembagian tanggung jawab infrastruktur jalan, yakni jalan provinsi menjadi kewenangan gubernur, jalan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota, serta jalan desa berada di bawah kewenangan kepala desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjutnya, berkomitmen memastikan pajak yang dibayarkan masyarakat benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga.

“Salam untuk semuanya, tetap semangat,” tutup Dedi.

Berita Terkait

West Java Festival 2026 Siap Digelar di Kabupaten Bogor, Hadirkan Panggung Budaya dan Kreativitas Jawa Barat
Sepak Takraw Sumedang Lampaui Target di Porprov XV Jabar 2026, Raih Medali Perak dengan Atlet Lokal Conggeang
Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah, Seluruh Anak Wajib Mengenyam Pendidikan Formal
Pemprov Jabar Perketat Izin Perumahan di Kawasan Rawan Bencana, Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Desa Pajajar Majalengka Bakal Ditata Menyerupai Lembur Pakuan, Dimulai Maret 2027
Pemprov Jabar Bangun 21 Unit Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Majalengka
Ornamen Bata Merah Jadi Ciri Khas Baru Penataan Ruang Publik Jawa Barat
Shuttle DAMRI Banjar-Pangandaran Segera Beroperasi, Tarif Mulai Rp80 Ribu

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 20:33 WIB

West Java Festival 2026 Siap Digelar di Kabupaten Bogor, Hadirkan Panggung Budaya dan Kreativitas Jawa Barat

Sabtu, 14 November 2026 - 20:23 WIB

Sepak Takraw Sumedang Lampaui Target di Porprov XV Jabar 2026, Raih Medali Perak dengan Atlet Lokal Conggeang

Kamis, 12 November 2026 - 06:51 WIB

Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah, Seluruh Anak Wajib Mengenyam Pendidikan Formal

Senin, 9 November 2026 - 08:12 WIB

Pemprov Jabar Perketat Izin Perumahan di Kawasan Rawan Bencana, Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Senin, 9 November 2026 - 08:03 WIB

Desa Pajajar Majalengka Bakal Ditata Menyerupai Lembur Pakuan, Dimulai Maret 2027

Berita Terbaru