Tercatat 7,1 Juta Wisatawan ke Destinasi, Berapa Pajak yang Diperoleh Kab Bandung?

- Jurnalis

Kamis, 27 Juni 2024 - 18:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua KomisinX DPR Dede Yusuf Macan Effendi

Wakil Ketua KomisinX DPR Dede Yusuf Macan Effendi

Infobandungnews.com – Pasca Covid-19, kepariwisataan di Kabupaten Bandung kembali bergairah. Hal itu ditandai dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung. Tercatat 7,1 juta pelancong mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Bandung.

“Tahun lalu adi 7,1 juta wisatawan yang mengunjungi destinasi. Datanya terbalik dibanding saat Covid yang hanya 1,7 juta orang,” kata Vena Andriawan, kepala bidang promosi dan pemasaran Disparbud Kabupaten Bandung.

Vena menyampaikan hal tersebut saat kegiatan Kemenparekraf di Rockhill Arjasari pada Sabtu (22/6/2024) yang dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi.

“Tahun lalu, pajaknya saja mencapai 45 miliar,” tegas Vena. Kalau pajaknya saja tercatat segitu, total perputaran uang dari 7,1 juta wisatawan yang datang tersebut diperkirakan Rp 450 miliar.

Vena Andriawan, kepala bidang promosi dan pemasaran Disparbud Kabupaten Bandung

“Itu sudah termasuk spending dan leng of stay, bagaimana orang belanja, makan, dan menggunakan fasilitas hotel untuk menginap,” ungkapnya.

Dijelaskan, saat ini di setiap kecamatan sudah ada venue pariwisata. Bentuknya beragam. Ada wahana permainan air, edukasi anak, hotel, cafe, dan restoran.

Pemda Kabupaten Bandung di bawah nakhoda Bupati Dadang Supriatna, lanjutnya, terus genjot digitalisasi layanan dan informasi kepariwisataan. Salah satunya dengan aplikasi SIMBARRAYA.

Yaitu, support satu data kepariwisataan. Singkatan dari Sistem Informasi Basis Data Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Budaya. “Registrasi dan input data oleh pelaku pariwisata cukup dalam bentuk WA,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan mengapresiasi layanan digital kepariwisataan. Sebab akan mengurangi tingkat kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Juga memudahkan komunikasi antara pelaku pariwisata dan dinas terkait.

Bagi pelaku UMKM juga lebih memudahkan. Sebab digitalisasi akan memangkas ruwetnya perizinan. Kemudian biaya promosi dan pemasaran bisa ditekan seminimal mungkin.

“Bisnis konvensional biasanya 40 persen anggaran habis untuk promosi. Dengan bantuan digital tidak perlu lagi bayar billboard, oknum, ormas atau LSM yang aneh-aneh,” katanya.

Bukan hanya itu. Bisnis di era digital juga tak perlu bangun atau sewa toko. “Ongkos produksi jadi murah karena kalau punya toko setidaknya harus ada 2-4 karyawan,” tegas Dede Yusuf. (ADG-IBN004)***

Berita Terkait

Pemekaran Kabupaten Garut: Pisahkan 42 Kecamatan jadi 2 DOB dan 1 Daerah Induk, Kamu Masuk Wilayah yang Mana?
Dede Yusuf: Demokrat Sepakat Ali Syakieb Jadi Cawabup Dampingi Kang DS di Pilbup Bandung
Gerindra Resmi Deklarasi Adhitia Yudisthira Maju di Pilwalkot Cimahi
“Alus Pisan” Koalisi Golkar, PKS dan PDIP Untuk Pilkada Kabupaten Bandung
Ciptakan Generasi Muda Tangguh, Disiplin dan Berprestasi Melalui Invitasi Bola Basket Kapolresta Bandung Cup
Kepsek SMAN 10 Kota Bandung Jadi Tersangka Korupsi Dana BOS
Saeful Bachri Membuka Kursus Mahir Dasar Kwaran Majalaya
Idul Adha 1445H Demokrat Berbagi Kebahagiaan Bersama Masyarakat Kabupaten Bandung
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 12:16 WIB

Pemekaran Kabupaten Garut: Pisahkan 42 Kecamatan jadi 2 DOB dan 1 Daerah Induk, Kamu Masuk Wilayah yang Mana?

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:55 WIB

Dede Yusuf: Demokrat Sepakat Ali Syakieb Jadi Cawabup Dampingi Kang DS di Pilbup Bandung

Sabtu, 13 Juli 2024 - 17:38 WIB

Gerindra Resmi Deklarasi Adhitia Yudisthira Maju di Pilwalkot Cimahi

Selasa, 9 Juli 2024 - 09:04 WIB

“Alus Pisan” Koalisi Golkar, PKS dan PDIP Untuk Pilkada Kabupaten Bandung

Rabu, 3 Juli 2024 - 00:16 WIB

Ciptakan Generasi Muda Tangguh, Disiplin dan Berprestasi Melalui Invitasi Bola Basket Kapolresta Bandung Cup

Berita Terbaru

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, guru honorer yang kena cleansing atau diberhentikan ialah mereka yang diangkat oleh kepala sekolah tanpa aturan yang sesuai. (foto- merdeka.com)

Pendidikan

Ratusan Guru Honorer di Jakarta Dipecat Mendadak, Kok Bisa?

Rabu, 17 Jul 2024 - 18:30 WIB