Pemkab Bandung Hentikan Layanan SKTM, Maulana Fahmi : Kasihan Masyakarat Yang Tidak Mampu

- Jurnalis

Selasa, 10 Januari 2023 - 19:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi " Sebelum datanya benar dan regulasinya terbentuk dengan matang, maka jalur SKTM bagi layanan kesehatan masih diberlakukan. Kasihan masyarakat miskin masih membutuhkan,"

InfobandungnewsSoreang.  Terhitung sejak 1 Januari 2023 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menetapkan kebijakan tidak berlakunya surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk layanan kesehatan.

Hal tersebut mengundang reaksi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, baik yang mandiri ataupun dari pemerintah.

Atas hal tersebut, Komisi D DPRD Kabupaten Bandung menggelar rapat koordinasi bersama dinas terkait diantaranya Dinas  Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD dan pihak BPJS.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi  mengatakan “Rapat kerja dan koordinasi itu dilakukan jajaran komisi D, didasari adanya keputusan yang dikeluarkan Pemkab Bandung per 1 Januari 2023 melalui Dinas Kesehatan tidak memberlakukan SKTM.”  Senin 9 Januari 2023.

Menurut Fahmi Fahmi, ketika SKTM tidak diberlakukan, maka masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya melakukan rapat kerja komisi dan koordinasi dengan dinas terkait agar keputusan itu ditahan dulu.

“Sebab, Efek dari keputusan itu, RSUD pasti tidak akan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang menggunakan SKTM. Bagaimana, kasihan masyakarat yang tidak mampu,” jelas Fahmi.

Politisi PKS asal dapil empat itu mengatakan, masyarakat kurang mampu di kabupaten Bandung masih banyak dan sangat membutuhkan layanan kesehatan dengan menggunakan SKTM tersebut dan permohonannya masih tinggi.

Lebih lanjut Fahmi mengatakan, menurut data yang ada, dalam satu tahun pemohon pelayanan kesehatan melalui jalur SKTM mencapai 5000.

“Jika layanan SKTM tidak diberlakukan maka, ribuan masyarakat di Kabupaten Bandung berpotensi tidak mendapatkan layanan kesehatan. Itu yang dikhawatirkan kami,” ujarnya.

Meski demikian, Fahmi mengapresiasi pemkab Bandung yang mendapatkan Universal Health Coverage (UHC), tapi sayangnya masih banyak warga miskin yang membutuhkan jalur SKTM.

” Saya apresiasi Pemkab Bandung meraih UHC, dalam arti 96 persen warga Kabupaten Bandung telah mendapatkan jaminan kesehatan. Tapi, 4 persen dari 3,7juta penduduk itu cukup banyak,” tuturnya.

Oleh karena itu, Komisi D berharap dinas kesehatan dalam hal ini pemkab Bandung masih memberlakukan layanan SKTM, agar masyarakat tidak mampu masih tetap mendapatkan layanan kesehatan meski belum memiliki jaminan.

“Layanan SKTM harus tetap diberlakukan, karena masih dibutuhkan dan permohonan dari masyarakat khusus yang tidak mampu masih tinggi,” tegasnya.

Fahmi menambahkan, hal tersebut memang efek dari diberlakukannya UHC, sebab ada mekanisme jaminan kesehatan yang harus dijamin Pemda.

“Mekanisme dan regulasi yang menjadi dasar, saat ini sedang dimatangkan termasuk datanya sedang disingkronisasikan untuk memastikan masyarakat miskin yang akan dicover Pemda,” tambahnya.

Dengan demikian, secara tegas Fahmi mengatakan, pihaknya meminta kepada pemkab Bandung melalui dinas kesehatan agar layanan SKTM jangan dihentikan.

“Sebelum datanya benar dan regulasinya terbentuk dengan matang, maka jalur SKTM bagi layanan kesehatan masih diberlakukan. Kasihan masyarakat miskin masih membutuhkan,” pungkasnya.

Yg-IBN 001

 

 

Berita Terkait

Sambut Hari Santri Nasional DPAC FKDT Cileunyi Gelar Jalan Sehat Santri & Donor Darah
Saeful Bachri Dilantik Jadi Ketua Perbasi Kabupaten Bandung 2024-2028, Target Medali Di Porprov Jabar 2026
Adhitia Yudisthira Dorong Regenerasi Sepak Bola di Cimahi, PSKC U-15 dan U-17 Dilepas Menuju Piala Soeratin
Kota Bandung Punya Exit Tol Baru Gantikan KM 149 Gedebage Mulai Dibuka Oktober 2024, di Sini Lokasinya
Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Dilantik, Hailuki Jadi Wakil Ketua DPRD
Paslon Nomor Urut 2 Ngatiyana-Adhitia Jadikan Pilkada Ini Yang Happy Happy Aja
Alus Pisan, Pasangan Sahrul Gun Gun ditandu Sisingaan Setelah Pengundian Nomor Urut di KPU
Kwarcab Kabupaten Bandung Turunkan Personil Ke Lokasi Gempa Bumi Di Kertasari

Berita Terkait

Senin, 14 Oktober 2024 - 23:18 WIB

Sambut Hari Santri Nasional DPAC FKDT Cileunyi Gelar Jalan Sehat Santri & Donor Darah

Rabu, 2 Oktober 2024 - 15:30 WIB

Saeful Bachri Dilantik Jadi Ketua Perbasi Kabupaten Bandung 2024-2028, Target Medali Di Porprov Jabar 2026

Minggu, 29 September 2024 - 17:22 WIB

Adhitia Yudisthira Dorong Regenerasi Sepak Bola di Cimahi, PSKC U-15 dan U-17 Dilepas Menuju Piala Soeratin

Minggu, 29 September 2024 - 11:54 WIB

Kota Bandung Punya Exit Tol Baru Gantikan KM 149 Gedebage Mulai Dibuka Oktober 2024, di Sini Lokasinya

Kamis, 26 September 2024 - 17:51 WIB

Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Dilantik, Hailuki Jadi Wakil Ketua DPRD

Berita Terbaru

Ketua Kwarcab Kabupaten Bandung Kak Hj. Emma Dety menyerahkan bantuan Bumbung Pramuka Peduli kepada Pengurus Kwartir Ranting Kertasari yang terdampak bencana. Selasa (29/10/2024)

Pramuka

Ka Kwarcab Emma Dety Serahkan Bantuan Bumbung Pramuka Peduli

Selasa, 29 Okt 2024 - 23:40 WIB