Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibandrol Rp125 Ribu-Rp250 Ribu

- Jurnalis

Jumat, 25 November 2022 - 16:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Direktur utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan tiket kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) dibanderol Rp125 ribu-Rp250 ribu. Harga tiket tersebut berlaku untuk tiga tahun pertama KCJB beroperasi.

KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2023. Setelah tiga tahun, ia mengatakan tiket KCJB akan naik ke Rp150ribu-Rp350 ribu

Dwiyana menjelaskan KJCB nantinya akan beroperasi mulai pukul 05.30 hingga 22.00 WIB dengan total 68 kereta yang akan beroperasi dalam sehari.

“Kapasitas per kereta itu 601 penumpang,” ujar Dwiyana dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/11).

 

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJC mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

“Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US$217,5 juta atau Rp3,29 triliun,” kata Kartika dalam paparannya.

Sebelumnya, Dwiyana mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek KCJB yang saat ini menjadi sekitar US$7,5 miliar.

Awalnya, biaya pembangunan KCJB ditetapkan sebesar US$6,05 miliar. Namun, berdasarkan review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), per 15 September 2022 ada pembengkakan anggaran sebesar US$1,4 miliar, sehingga totalnya menjadi US$7,5 miliar.

“Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal),” kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Dengan demikian, target balik modal lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan China yang ditetapkan selama 50 tahun. Karena perbedaan ini, Dwiyana menyebutkan akan membahas lagi bersama stakeholder terkait.

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

“Itu yang nanti kita pendalaman lagi dengan Komisi VI. Kita akan sampaikan dulu itu di pedalaman,” jelasnya.

Yg-IBN001- Sumber CNN

 

Berita Terkait

ASN SPPG Dipastikan Terima THR, BGN Siapkan Pengangkatan Puluhan Ribu PPPK
Tol Getaci Dongkrak Pariwisata Pangandaran, Serbuan Wisatawan Bandung dan Jakarta Tak Terelakkan
Wamen ATR/BPN Dorong Layanan Pertanahan yang Cepat, Terjangkau, dan Prudent di Kabupaten Bandung
BGN Tegaskan Tak Semua Pegawai dan Relawan SPPG Bisa Diangkat PPPK
Dampingi Presiden Resmikan RDMP, Menko AHY Tegaskan Peran Strategis Menuju Kemandirian Energi
PNS, PPPK, atau PPPK Paruh Waktu? Ini Penjelasan Sederhana dari Seorang Guru
Purbaya Pastikan Tarif BPJS Kesehatan Tak Berubah Selama Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen
Catat! Ini Daftar Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Berita Terkait

Kamis, 29 Januari 2026 - 19:33 WIB

Tol Getaci Dongkrak Pariwisata Pangandaran, Serbuan Wisatawan Bandung dan Jakarta Tak Terelakkan

Senin, 26 Januari 2026 - 11:57 WIB

Wamen ATR/BPN Dorong Layanan Pertanahan yang Cepat, Terjangkau, dan Prudent di Kabupaten Bandung

Kamis, 15 Januari 2026 - 17:39 WIB

BGN Tegaskan Tak Semua Pegawai dan Relawan SPPG Bisa Diangkat PPPK

Selasa, 13 Januari 2026 - 22:12 WIB

Dampingi Presiden Resmikan RDMP, Menko AHY Tegaskan Peran Strategis Menuju Kemandirian Energi

Selasa, 13 Januari 2026 - 07:30 WIB

PNS, PPPK, atau PPPK Paruh Waktu? Ini Penjelasan Sederhana dari Seorang Guru

Berita Terbaru