Jabar Targetkan Jadi Provinsi Pertama Bebas Anak Tidak Sekolah pada 2029

- Jurnalis

Rabu, 2 September 2026 - 07:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infobandungnews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasang target ambisius untuk menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil mewujudkan kondisi bebas Anak Tidak Sekolah (ATS) pada 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemprov Jabar mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan melalui transformasi aparatur sipil negara (ASN), penguatan kelembagaan, hingga peningkatan sistem manajemen kinerja.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menilai berbagai perubahan tersebut dapat menjadi fondasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Jadi 2029 Jawa Barat itu provinsi pertama menargetkan anak yang bebas dari tidak sekolah (ATS),” katanya saat memberikan sambutan dalam Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Barat, di Hotel Mercure Kota Bandung, Senin (31/8/2026) malam.

Herman menyampaikan Pemprov Jabar terus memperkuat komitmen untuk mempercepat berbagai langkah pencegahan sekaligus penanganan anak yang tidak bersekolah.

Baca Juga :  Dedi Mulyadi Nonaktifkan Sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung

Persoalan ATS, kata dia, tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai agenda administratif pemerintah. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan kebutuhan strategis agar seluruh anak di Jawa Barat mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan ATS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara perangkat daerah, satuan pendidikan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“ Good data, good decision, good result,” sebut Sekda Herman.

Menurut Herman, kualitas data menjadi salah satu fondasi utama dalam menentukan kebijakan. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu pemerintah mengambil keputusan secara lebih tepat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak konkret bagi masyarakat.

Berita Terkait

Wacana SPP SMA/SMK Negeri di Jabar Kembali Mencuat, Masih Tahap Kajian dan Belum Jadi Keputusan
BMPS Bekasi Kritik Program Sekolah Swasta Kerja Sama Dedi Mulyadi, Sebut Yayasan Tak Pernah Dilibatkan
Dedi Mulyadi Larang Kepala Sekolah Terima Siswa Titipan di Sekolah Maung
SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung Resmi Jadi Sekolah Maung, Siap Cetak Generasi Unggul Jabar
Pemprov Jabar Siapkan 41 SMA dan SMK Unggulan Sekolah Maung
Tambah Rombel, Pemkot Bandung Gelontorkan Rp125 Miliar Untuk Bangun Ruang Kelas
UKK SMKN 10 Bandung Disulap Jadi Panggung Gigs, Siswa Tampil Profesional di Kafe
Disdik Jabar Larang Siswa Gunakan HP Saat KBM, Respons Tegas Kasus Perundungan Guru di Purwakarta

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 07:51 WIB

Jabar Targetkan Jadi Provinsi Pertama Bebas Anak Tidak Sekolah pada 2029

Kamis, 16 Juli 2026 - 07:54 WIB

Wacana SPP SMA/SMK Negeri di Jabar Kembali Mencuat, Masih Tahap Kajian dan Belum Jadi Keputusan

Selasa, 23 Juni 2026 - 06:56 WIB

BMPS Bekasi Kritik Program Sekolah Swasta Kerja Sama Dedi Mulyadi, Sebut Yayasan Tak Pernah Dilibatkan

Jumat, 29 Mei 2026 - 08:56 WIB

Dedi Mulyadi Larang Kepala Sekolah Terima Siswa Titipan di Sekolah Maung

Jumat, 15 Mei 2026 - 08:03 WIB

SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung Resmi Jadi Sekolah Maung, Siap Cetak Generasi Unggul Jabar

Berita Terbaru

Nasional

OJK Tutup 11 BPR hingga Agustus 2026, Terbaru Bank di Bekasi

Minggu, 30 Agu 2026 - 13:16 WIB