Infobandungnews.com – DPRD Provinsi Jawa Barat Melaksanakan Rapat Paripurna yang di gelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Jumat, (25/10/2024).
Adapun agenda Rapat Paripurna tersebut adalah
Agenda I :
1. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
Agenda II:
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Usulan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Tentang :
1. Investasi Dan Kemudahan Berusaha;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2050.
Dalam agenda paripurna tersebut, sejumlah fraksi secara bergantian menyampaikan pandangannya terkait Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Barat 2025 dan dua usulan raperda lainnya.
Salah satunya dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, mengkritik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang dibacakan oleh sekretaris fraksi Partai Demokrat Saeful Bachri.
Beberapa pokok pikiran pandangan umum fraksi disampaikan Fraksi Partai Demokrat, yaitu mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya konkrit guna meningkatkan pendapatan daerah (PAD) diantaranya pajak kendaraan bermotor. Kata Saeful Bachri.
Apalagi kata Saeful, pendapatan asli daerah Jawa Barat berkurang hampir 5 triliun lebih ketika ada Undang-undang baru yang disahkan dan diberlakukannya tahun 2025.
“Dulu Pemprov Jabar mendapatkan bagian dari pajak kendaraan bermotor 60 persen sekarang hanya 35 persen, sehingga potensi yang setiap tahunnya mendapat 5 triliun lebih, otomotis tidak ada. Sementara kebutuhan tetap malah cenderung naik, sementara pendapatan kita langsung anjlok,” ungkap Saeful.
“Selain itu adalah optimalisasi objek pajak di luar pajak kendaraan bermotor. Misalnya pajak air tanah, opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ataupun lainnya”.
Pada prinsipnya, dalam agenda rapat paripurna ini fraksi Partai Demokrat ingin penyerapan anggaran daerah lebih efektif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian.
“Jangan sampai SILPA yang terlalu tinggi akan mempengaruhi target pendapatan untuk APBD tahun selanjutnya,” pungkas Saeful Bachri. (Kur)***
