Pemprov Jabar Hentikan Izin Wisata dan Perumahan di Kawasan Hutan untuk Cegah Bencana

- Jurnalis

Rabu, 13 Mei 2026 - 16:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infobandungnews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan tegas dalam upaya mengurangi potensi bencana alam dengan meminta seluruh bupati dan wali kota menghentikan penerbitan izin pembangunan kawasan wisata maupun perumahan di area hutan dan perkebunan.

Kebijakan tersebut ditetapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dedi, penghentian izin pembangunan itu dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menekan risiko terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Ia juga meminta kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota lebih aktif menjaga kawasan hutan serta perkebunan agar tidak beralih fungsi menjadi area komersial maupun permukiman.

“Bupati dan wali kota harus lebih proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi konservasi, khususnya di kawasan hutan dan perkebunan,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Minggu (10/5/2026).

Baca Juga :  133 Kepala SMA/SMK di Jabar Terancam Dicopot karena Study Tour, Dedi Mulyadi: Sudah Jelas Melanggar

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Dalam regulasi tersebut, gubernur menegaskan sejumlah langkah pengendalian, salah satunya melalui pengawasan terhadap pemanfaatan lahan.

Pengawasan dilakukan guna menjaga keberlanjutan fungsi lahan, mempertahankan kawasan lindung, serta melindungi fungsi ekologis lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan upaya pengembalian fungsi lahan sesuai peruntukannya melalui pembinaan kepada pemegang hak atas tanah dan kerja sama dengan pemilik lahan.

Tak hanya itu, gubernur turut menyiapkan berbagai sumber daya, mulai dari sarana pendukung, tenaga manusia, hingga pendanaan untuk mendukung pengendalian serta pemulihan alih fungsi lahan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut juga akan dilakukan melalui perangkat daerah terkait.

Berita Terkait

West Java Festival 2026 Siap Digelar di Kabupaten Bogor, Hadirkan Panggung Budaya dan Kreativitas Jawa Barat
Sepak Takraw Sumedang Lampaui Target di Porprov XV Jabar 2026, Raih Medali Perak dengan Atlet Lokal Conggeang
Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah, Seluruh Anak Wajib Mengenyam Pendidikan Formal
Pemprov Jabar Perketat Izin Perumahan di Kawasan Rawan Bencana, Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Desa Pajajar Majalengka Bakal Ditata Menyerupai Lembur Pakuan, Dimulai Maret 2027
Pemprov Jabar Bangun 21 Unit Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Majalengka
Ornamen Bata Merah Jadi Ciri Khas Baru Penataan Ruang Publik Jawa Barat
Shuttle DAMRI Banjar-Pangandaran Segera Beroperasi, Tarif Mulai Rp80 Ribu

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 20:33 WIB

West Java Festival 2026 Siap Digelar di Kabupaten Bogor, Hadirkan Panggung Budaya dan Kreativitas Jawa Barat

Sabtu, 14 November 2026 - 20:23 WIB

Sepak Takraw Sumedang Lampaui Target di Porprov XV Jabar 2026, Raih Medali Perak dengan Atlet Lokal Conggeang

Kamis, 12 November 2026 - 06:51 WIB

Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah, Seluruh Anak Wajib Mengenyam Pendidikan Formal

Senin, 9 November 2026 - 08:12 WIB

Pemprov Jabar Perketat Izin Perumahan di Kawasan Rawan Bencana, Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Senin, 9 November 2026 - 08:03 WIB

Desa Pajajar Majalengka Bakal Ditata Menyerupai Lembur Pakuan, Dimulai Maret 2027

Berita Terbaru