13 Kiai di Jawa Barat Tertipu Modus Program MBG, Aset Pesantren Melayang

- Jurnalis

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Infobandungnews – Sebanyak 13 pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Jawa Barat resmi meminta pendampingan hukum ke LBH PP GP Ansor pada Kamis (30/4/2026). Mereka mengaku tertipu oleh pihak yang mengatasnamakan Koperasi Santri Nusantara (Kopsantara) atau Dapur Santri Nusantara (DSN), berkedok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerugian yang diderita para kiai ini tidak sedikit. Setiap pesantren mengaku merugi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan salah satu pengasuh ponpes asal Cirebon, KH Ade Abdurrahman, mengaku terpaksa menjual aset pribadi demi menutupi kerugian itu.

“Saya pribadi sudah menjual mobil dan aset lainnya untuk menutupi biaya. Ini berat sekali,” ujar KH Ade.

Modus penipuan bermula ketika pihak DSN menjanjikan program dapur Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) sebagai mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN). Para pengasuh pesantren diminta mengajukan proposal dengan syarat lahan minimal 400 meter persegi.

Tak berhenti di situ, mereka juga diminta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp1,5 juta dan menandatangani perjanjian commitment fee. DSN kemudian menunjuk kontraktor untuk mulai membangun dapur di area pesantren secara bertahap, dengan janji seluruh biaya konstruksi akan di-reimburse setelah program berjalan.

Baca Juga :  911 Anggota BPD Kabupaten Bandung Resmi Dilantik, Bupati Titip Penguatan Ketahanan Pangan hingga Program MBG

Namun janji itu tak pernah ditepati. Berbulan-bulan ditunggu, uang pengganti tak kunjung cair. Kantor DSN mendadak pindah dan pengurusnya menghilang.

Nama Baik Pesantren Ikut Tercoreng

Dampak penipuan ini tidak hanya menyentuh kondisi finansial. KH Ade menyebut nama baik kiai dan pesantren kini tercoreng di mata masyarakat sekitar. Warga yang semula berharap bisa bekerja di dapur MBG merasa dikecewakan.

“Kami dari pesantren tercemar di masyarakat, padahal banyak warga berharap bisa bekerja di sana. Sekarang semuanya macet total,” kata KH Ade.

LBH PP GP Ansor kini tengah mengumpulkan bukti untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Kasus ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pengelola lembaga pendidikan agar lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menjual nama program nasional demi keuntungan pribadi.

Berita Terkait

Data Center AI Jatiluhur Disorot DPRD Jabar, Kebutuhan Air Jadi Perhatian
Proyek Data Center AI Jatiluhur Dihentikan Sementara, Izin dan Kebutuhan Air Jadi Sorotan
Petani Milenial Sumedang Buktikan Pertanian Bisa Jadi Ladang Usaha Produktif
Tiga Gunung Garut Masuk Jajaran 10 Puncak Tertinggi di Jawa Barat
Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung Percepat BRT untuk Atasi Kemacetan Cekungan Bandung
OJK dan Pemprov Jabar Perkuat Ekosistem Peternak Ayam Petelur Lewat Program EGG
Hari Tani Nasional 2026, Saeful Bachri Dorong Kebijakan yang Berpihak pada Kesejahteraan Petani
Kapolda Jabar Pastikan Keamanan Wisatawan dan Investor di Jawa Barat

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 07:42 WIB

Data Center AI Jatiluhur Disorot DPRD Jabar, Kebutuhan Air Jadi Perhatian

Kamis, 1 Oktober 2026 - 07:27 WIB

Proyek Data Center AI Jatiluhur Dihentikan Sementara, Izin dan Kebutuhan Air Jadi Sorotan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 07:11 WIB

Petani Milenial Sumedang Buktikan Pertanian Bisa Jadi Ladang Usaha Produktif

Selasa, 29 September 2026 - 07:15 WIB

Tiga Gunung Garut Masuk Jajaran 10 Puncak Tertinggi di Jawa Barat

Senin, 28 September 2026 - 06:39 WIB

Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung Percepat BRT untuk Atasi Kemacetan Cekungan Bandung

Berita Terbaru

Kabar TNI-Polri

Polres Cimahi Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Peredaran Uang Palsu

Kamis, 1 Okt 2026 - 07:53 WIB