Infobandungnews – Gedung Merdeka, Kota Bandung, menjadi saksi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Jawa Barat periode 2026–2031 pada Sabtu (24/10/2026). Prosesi berlangsung khidmat dengan membawa semangat nasionalisme dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Pelantikan tersebut menjadi langkah awal bagi kepengurusan baru dalam memperkuat peran alumni GMNI sebagai bagian dari elemen masyarakat yang turut mengawal kebijakan pembangunan di Jawa Barat. Keberpihakan kepada rakyat kecil, pelestarian lingkungan, serta perlindungan terhadap budaya dan tradisi lokal menjadi sejumlah perhatian utama organisasi.
Dedi Mulyadi Tekankan Marhaenisme Harus Berpihak pada Masyarakat Adat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menghadiri kegiatan tersebut mengingatkan bahwa nilai-nilai Marhaenisme dan sosialisme Indonesia perlu diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, prinsip tersebut harus tercermin dalam upaya melindungi masyarakat adat, mempertahankan tradisi, serta menjaga kelestarian lingkungan.
“Kalau kita bicara tentang Marhaenisme dan sosialisme, ya harus berpihak pada tradisionalisme. Kemurnian bangsa ini ada pada masyarakat adat dan tradisi. Lindungi tradisinya agar tidak habis ruang gerak hidupnya, wilayah hutannya harus terjaga, dan sumber mata airnya harus tersedia,” ujar Dedi Mulyadi usai menghadiri pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung.
Selain menyoroti perlindungan masyarakat adat dan lingkungan, Dedi juga menjelaskan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang kesejahteraan sosial. Di antaranya adalah kemudahan memperoleh layanan kesehatan dengan menggunakan KTP serta penyediaan pendidikan gratis hingga tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK).
Program perlindungan sosial tersebut direncanakan semakin diperluas pada 2027, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Tahun 2027 ada 5,4 juta kepala keluarga yang akan kita lindungi kesehatannya, hari tuanya, kecelakaan kerjanya, dan santunan kematiannya. Ini bagian dari strategi negara tentang sosialisme. Pendidikan gratis juga sebuah kesadaran, tugas negara untuk memenuhinya,” tegasnya.
PA GMNI Siap Menjadi Mitra Strategis dan Kritis Pemerintah
Ketua DPD PA GMNI Jawa Barat terpilih, Ineu Purwadewi Sundari, menyampaikan bahwa proses konsolidasi organisasi alumni GMNI di Jawa Barat telah diselesaikan. Dengan terbentuknya kepengurusan baru, PA GMNI siap berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kemitraan dengan pemerintah yang tetap mengedepankan sikap kritis dan konstruktif.
Menurut Ineu, para alumni GMNI memiliki latar belakang profesi dan bidang keahlian yang beragam. Potensi tersebut akan dihimpun untuk menghasilkan pemikiran serta gagasan yang dapat membantu menjawab berbagai persoalan masyarakat.
“Kami sepakat menjadi mitra strategis dan kritis terhadap pemerintah daerah. Alumni GMNI di Jawa Barat multi-profesi dan multi-keberagaman, sehingga kami menyatukan itu menjadi ide gagasan yang berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” ungkap Ineu.
Ia menambahkan, PA GMNI Jawa Barat akan mendorong berbagai upaya perbaikan yang berkaitan dengan pemerataan layanan kesehatan, akses pendidikan yang terjangkau, serta mitigasi dan penanganan risiko bencana lingkungan.
Pemilihan Gedung Merdeka sebagai lokasi pelantikan juga memiliki nilai historis tersendiri. Tempat tersebut menjadi simbol perjuangan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, dan solidaritas antarnegara, khususnya di kawasan Asia-Afrika.
“Di Gedung Merdekalah lahir pemikiran bangsa oleh Bung Karno dan negara-negara Asia-Afrika dalam menciptakan kedaulatan. Kami berharap ini menjadi penguatan komitmen alumni GMNI untuk Jawa Barat,” tambah Ineu.
Literasi Digital Diperkuat untuk Menghadapi Polarisasi Informasi
Sementara itu, Sekretaris DPD PA GMNI Jawa Barat, Adiyana Slamet, menyoroti pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dan nilai-nilai perjuangan Marhaenisme. Ia menilai perlindungan ruang hidup masyarakat Sunda serta penguatan karakter masyarakat menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian di tengah perkembangan teknologi digital.
Adiyana juga mengingatkan adanya ancaman dari fenomena geocybernetics, termasuk filter bubble dan echo chamber. Kedua fenomena tersebut berkaitan dengan cara kerja algoritma digital yang dapat membatasi keragaman informasi yang diterima masyarakat dan berpotensi memengaruhi pola pikir kritis.
“Gubernur Jawa Barat dan PA GMNI satu tarikan nafas dengan cita-cita Marhaenisme. Pertama berkaitan dengan ruang hidup masyarakat Sunda yang terbangun dalam ruang adat. Kedua, ancaman era geocybernetics berupa filter bubble, echo chamber yang erat kaitannya dengan algoritma yang bisa membunuh proses berpikir masyarakat, dan mendekonstruksi nilai nilai Marhaensime” jelas Adiyana.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia menilai penguatan literasi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, mengurangi potensi polarisasi politik, serta menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.
“Pondasinya adalah literasi, serta bagaimana agama dan adab menjadi pegangan nilai hidup masyarakat Sunda untuk mewujudkan harmoni dengan alam, Tuhan, dan sesama manusia,” pungkasnya.
Pelantikan pengurus PA GMNI se-Jawa Barat ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara alumni, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat. Melalui sinergi tersebut, pembangunan Jawa Barat diharapkan semakin berorientasi pada keadilan sosial, penguatan kemandirian ekonomi, pelestarian lingkungan, serta perlindungan identitas budaya lokal.
Sumber Inews.id
